
SEHARI sebelum pencoblosan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengunjungi kantor Lurah Sungai Andai di Banjarmasin Utara.
=======================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
=======================
Kunjungan rutin saja. Basa-basi menanyakan kiriman logistik pemilu dan alat pelindung diri buat petugas TPS. Sudah tiba apa belum.
Tapi kunjungan biasa tersebut menjadi menarik. Lantaran Supian mengutarakan kekhawatirannya terhadap kaum golput.
Dia menyebut ada 2,6 juta pemilih di provinsi ini. Nyatanya yang menunaikan hak pilih tak pernah melebihi 1,6 juta. Ke mana sisanya, pergi berlibur?
Harapan Supian tak muluk. Pada Pilkada 2020, semoga naik menjadi 1,8 juta. Bertambah 200 ribu pemilih pun syukur.
Tapi harapan itu agak rawan. Mengingat ketakutan terhadap pandemi corona justru bisa menurunkan semangat pemilih.
Terlepas dari curhat sang ketua dewan, mengapa istilah golput kembali ngetren? Imbauan menolak golput dicetak dalam spanduk-spanduk besar dengan warna mencolok. Dipasang di mana-mana.
Menghadapi golput, pemerintah kerap serba salah. Satu sisi, pemilu adalah barang mahal. Mengongkosi pemilihan gubernur, wali kota dan bupati di Banua saja, KPU dan Bawaslu disuntik 482 miliar rupiah.
Sisi lain, tak mencoblos dilindungi undang-undang. Namanya saja hak pilih, bukan wajib pilih.
Namun, tak banyak yang tahu, makna golongan putih telah bergeser. Kian longgar.
Sekarang, tak mencoblos karena bangun kesiangan gara-gara begadang menonton Liga Champions. Merajuk lantaran tak kebagian amplop. Atau memang akibat malas. Boleh saja mengaku-ngaku anggota golput.
Berbeda dengan kemunculannya, setengah abad silam. Ketika dicetuskan mahasiswa menjelang Pemilu 1971. Pemilu perdana di rezim Orde Baru, sekaligus laga debut Golkar.
Dulu, golput adalah bersengaja menusuk surat suara dengan meleset. Tepian atau sela-sela putih yang kosong. Jadi pas kotak suara dibuka, lembarannya menjadi tidak sah. Tak masuk hitungan.
Artinya, golput adalah aksi. Aktif ke TPS, tidak pasif di rumah.
Reaksi baliknya sungguh serius. Ali Moertopo, perwira intelijen kepercayaan Soeharto, menuding golput sebagai kentut. Rupanya tak tampak, tapi baunya menyengat.
Bahkan, sekelompok pendukung golput yang berjalan kaki di Tanah Abang diciduk. Acara diskusi mereka di Balai Budaya juga dilarang aparat.
Kala itu, golput adalah protes nekat yang menuntut pengorbanan.
Masih dari sejarah, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Kebayoran, Imam Walujo Sumali kemudian mendeklarasikan Partai Putih di muka umum. Logonya berupa segi lima hitam dengan latar polos.
Oh, Imam nakal sekali. Tapi motor sebenarnya gerakan ini adalah Arief Budiman.
Terlahir dengan nama Soe Hok Djin, dia kakak Soe Hok Gie, mahasiswa angkatan 1966 yang menjatuhkan Soekarno.
April tadi, Arief meninggal dunia pada usia 79 tahun. Lalu mengapa golput tak ikut masuk kubur? Mungkin, itulah gunanya introspeksi.
Mudah menuding warga yang enggan mencoblos sebagai apatis. Tak peduli nasib bangsa. Minimal dicap anti demokrasi.
Padahal, bisa saja mereka tak mencoblos karena jemu. Bosan gonta-ganti pemimpin. Sedangkan perubahan yang dijanjikan tak kunjung tiba.
Jadi, apakah penulis sedang mengkampanyekan golput? Please, don't get me wrong!
Saya justru kagum dengan orang-orang yang saban pemilu mendatangi TPS dengan mengenakan pakaian terbaik. Bergembira seolah menyambut hari raya.
Mereka masih berusaha, masih berharap. Walaupun ini bukan perkara memilih yang lumayan dari yang terburuk.
Mengutip kata Franz Magnis Suseno, pemilu memang bukan soal memilih yang terbaik. Tapi mencegah yang terburuk berkuasa.
Pada akhirnya, berpihak di golongan mana pun, kita harus saling menghormati. (*)
