Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Paradigma Sampah Tanggung Jawab Pemerintah

M
Penulis: Muhammad Helmi❯
paradigma-sampah-tanggung-jawab-pemerintah
paradigma-sampah-tanggung-jawab-pemerintah

Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual, seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Paradigma bahwa masalah sampah hanya tanggung jawab pemerintah, semakin memperparah permasalahan sampah kota.


=================================
Oleh: Dr Rizqi Puteri Mahyudin, S.Si., MS
Dosen Pengajar Program Magister (S2) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan ULM
=================================


Masalah sampah adalah masalah yang kompleks, banyak terjadi dan terpengaruh karena kegiatan manusia. Masalah kompleks tidak dapat dipandang dengan pendekatan secara sempit, tapi pendekatan menyeluruh, komprehensif, dan partisipatif. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi memerlukan kerja sama dari semua pihak dan aspek. 


Seperti disebutkan Kardono (2007)pada artikelnya yang berjudul “Integrated Solid Waste Management in Indonesia”, bentuk pengelolaan sampah yang terintegrasi merupakan kombinasi antara teknologi (pemilahan, pengomposan, daur ulang, insinerasi dan landfilling) yang diaplikasikan dengan mengadaptasi situasi dan kondisi lokal adalah solusi terbaik.


Beberapa indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti yang dikutip dari KNLH Statistik Persampahan Indonesia (2008) di antaranya jumlah penduduk terlayani, tingkat pelayanan pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah, dan aspek teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


Merujuk Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah sepertinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah saja dan belum menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu penyebab permasalahan tersebut, di antaranya kurang memadainya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sehingga berdampak pada tidak efisiennya pengelolaan sampah di Indonesia.


Pengelolaan sampah suatu kota masih mengandalkan jenis teknologi pengurukan lahan (landfilling) di TPAsampah. Strategi pengelolaan TPA dengan menggunakan teknologi tinggi atau inovasi teknis banyak mengalami hambatan karena masih terbatasnya biaya dan penguasaan teknologi di TPA. Pilihan strategi kelola sampah yang masih bertumpu pada penerapan teknologi (pengurugan, pengelolaan gas dan lindi) belum berfokus pada usaha reduksi sampah yang lebih menguntungkan bagi lingkungan, sehingga tidak dapat berjalan berkelanjutan.


Pengurangan sampah dari sumber, yaitu rumah tangga seharusnya berada di tingkatan paling utama. Selanjutnya adalah daur ulang, termasuk pengomposan karena dapat mengembalikan sumberdaya menjadi bernilai komersial setelah produk yang asli tidak memiliki manfaat lagi.


Landfilling seharusnya menjadi pilihan tempat terakhir sampah kota. Sampah yang diuruk hanya merupakan sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan/didaur ulang (sampah residu).


Kenyataannya, TPA hanya menjadi tempat menampung sampah dalam jumlah yang sangat besar. Tidak heran kapasitas lahan untuk TPA sangat cepat menjadi penuh, sehingga biaya pengelolaan sampah suatu kota menjadi membengkak.


Semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dapat diselesaikan dengan sistem pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi. Menurut penulis, solusi utama mengatasi masalah sampah adalah dengan mengubah paradigma/pola pikir masyarakat. Perubahan fundamental untuk menjadikan bumi lebih baik adalah dimulai dari perubahan moral atau perilaku manusia.


Kita harus mengubah pandangan bahwa sampah bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masing-masing untuk menjadikan bumi lebih baik. Usaha pertama dapat dimulai dengan membentuk pola pikir bahwa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan individu, dan memandang sampah sebagai sesuatu yang berharga, dapat didaur ulang, dan bernilai ekonomi jika dipilah dari sumber. Bukan sesuatu yang dipandang sebagai beban, ditolak, diabaikan, dan tidak diinginkan. (*)


Advertisement
Advertisement
Editor : Muhammad Helmi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer