
Rakyat memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan pemimpinnya melalui prosesi pemilihan. Baik Pemilu untuk memilih anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota sampai pada tingkatan pusat, memilih presiden/wakil presiden, ataupun pada momen Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
======================
Oleh: Rahmiati, S.HI, MH
Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Selatan
======================
Sebagai salah satu alat ukur demokrasi, hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat dianggap mampu mencerminkan secara akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas demokrasi. Partisipasi politik masyarakat diartikan sebagai aktivitas seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta mempengaruhi perhelatan politik dan kebijakan yang menyertainya. Aktivitas politik tersebut disertai dengan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya.
Kebebasan memilih untuk menentukan pemimpin tersebut dalam tataran nyata tidak sebebas teorinya. Berbagai macam cara dan modus digunakan para kontestan pemilihan untuk memmengaruhi pilihan politik masyarakat yang punya hak suara.
Dinamika politik di Indonesia ketika prosesi pilkada seringkali diwarnai dengan fenomena yang merusak integritas dalam berpolitik. Seharusnya dalam proses tersebut menghasilkan kepercayaan dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi kita.
Isu yang cukup sering terjadi adalah adanya mahar politik dalam pencalonan dan terjadinya praktik money politik dalam pemilihan. Hal ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan para pemilik partai politik agar bersedia menjadi kendaraan politik dalam rangka pencalonan dan juga untuk memmengaruhi pilihan masyarakat sebagai pemegang hak suara.
Mahar politik adalah transaksi di bawah tangan atau "illicit deal" yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya. Praktik mahar politik bisa terjadi antarcalon untuk berbagai jabatan melalui pemilihan dan juga antarpartai untuk membentuk koalisi.
Terkadang mahar politik dikatakan sebagai ‘uang operasional’ untuk ongkos pencalonan kontestan tersebut. Kendati untuk maju sebagai calon pemilihan saat ini juga terbuka melalui jalur independen, tetapi melalui jalur parpol selalu lebih menarik, karena partai politik dianggap sudah mempunyai struktur kepengurusan sampai tingkat bawah dan juga mempunyai basis massa yang bisa dilihat dari hasil pemilihan legislatifnya.
Sanksi untuk mahar politik ini sudah jelas diatur dalam UU No 10 Tahun 2016, pada pasal 187B diterangkan bagi pemberi mahar ada sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dan dalam Pasal 187 C bagi penerima mahar akan menerima sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Di Indonesia, ada 4 kasus mahar politik yang mencuat ke publik saat pelaksanaan Pilkada 2018, tetapi kasus tersebut kemudian mengendap dengan sendirinya disebabkan karena kurangnya bukti-bukti, sehingga lembaga pengawas pemilihan tidak dapat memproses untuk dibawa pada tahapan yang lebih tinggi.
Kemudian ada lagi istilah money politik, adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.
Intinya segala usaha peserta pemilihan yang dilakukan dalam rangka untuk memengaruhi keputusan masyarakat calon pemilih agar memilih dirinya, dengan cara memberikan imbalan materi tertentu adalah money politik. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.
Modus money politik yang saat ini digunakan sangat beragam dan variatif. Jika dulu politik uang hanya dengan cara yang konvensional menyerang masyarakat saat sebelum hajatan pemilihan berlangsung berupa “serangan fajar”, yaitu pemberian uang kepada pemilih pada waktu subuh sampai pagi hari pada hari H, sekarang telah berubah menjadi lebih variatif dan kreatif pengemasannya. Karena pemberian sejumlah nominal uang pada masa kampanye dan saat masa tenang terlalu rentan dan bisa menyebabkan hal yang fatal jika tertangkap atau dilaporkan kepada petugas pengawas pemilihan, maka ditemukan modus baru berupa pemberian asuransi dan juga pemberian uang lewat voucher aplikasi, serta modus baru lainnya.
Regulasi pemilihan 2020 harus lebih ketat membatasi pergerakan politik uang, tidak boleh ada regulasi yang memberikan peluang untuk memberikan barang dengan batasan minimal sekalipun. Sebagaimana saat pemilu legislatif tahun 2019, ada regulasi yang membuka kran batasan pemberian barang dalam batasan minimal. Hal ini tentu akan dimanfaatkan para kontestan untuk memikat pemilihnya.
Banyak beredar pemberian barang pada saat masa kampanye yang dilakukan calon ataupun tim sukses, pemberian barang ini dikemas dengan melampirkan ataupun menonjolkan citra diri kontestan dengan tujuan agar pemilik suara bersedia memberikan pilihan kepada calon tersebut.
Regulasi untuk menjerat praktik politik uang dalam pilkada ini cukup ketat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 187A ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemberi dan penerima politik uang bisa dikenakan sanksi, dan juga pengawasan oleh pengawas pemilu saat ini sudah cukup ketat, sehingga jika ada yang tertangkap tangan melakukan money politik ataupun jika ada yang melaporkan temuan money politik kepada pengawas pemilu, maka akan mendapatkan sanksi tegas.
Pada pilkada serentak yang digelar tahun 2018 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menerima 40 laporan kasus politik uang yang terjadi selama pilkada berlangsung.
Bagaimanapun pengemasannya, penyalahgunaan penggunaan uang dalam mahar politik ataupun money politik adalah suatu pencederaan terhadap demokrasi dan pelanggaran dalam pemilihan. Karena praktik tersebut memengaruhi pilihan masyarakat agar tidak bersifat objektif dan tidak berdasar hati nurani untuk memilih.
Track record kontestan menjadi tidak lagi menjadi pertimbangan yang signifikan. Karena lebih berpihak pada kepentingan pragmatis ketika disuguhi pemberian uang. Peran lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan sangat diharapkan agar senantiasa memberikan pendidikan politik pada masyarakat dan juga terus melakukan fungsi pengawasan yang maksimal, sinergitas lembaga penyelenggara akan menjadi kunci keberhasilan pemilihan yang berintegritas. Begitu pula dengan partai poltik pengusung dan peserta pemilihan untuk tidak melakukan mahar politik dan praktik money politik. Karena partai politik menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menentukan dan mengusung pemimpin yang ideal dan berkualitas. Katakan tidak untuk mahar dan money politik. (*)
