
BILA murid salah, guru akan meluruskan. Jika wartawan keliru, pembaca yang meralat.
============================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Metropolis Radar Banjarmasin
============================
Syukur kalau cuma ditegur. Bagaimana kalau kena bully?
Sejak koran atau majalah berpindah ke digital, memberi umpan balik kian mudah. Tinggal klik kolom komentar. Tak perlu repot mengepos surat pembaca ke kantor redaksi.
Bedanya, surat pembaca ditulis dengan nada santun dan disertai identitas jelas. Sedangkan kolom komentar cenderung brutal dengan akun alias.
Sebenarnya, mayoritas kekhilafan mudah dikenali editor. Jadi takkan sampai ke mata pembaca.
Beberapa memang agak tersembunyi, tak sengaja diloloskan. Tapi masih bisa dimaklumi dan dikoreksi.
Namun, ada kesalahan yang tidak disadari. Baik oleh jurnalis, bahkan oleh pembaca. Hingga kesalahan berjemaah itu dianggap lumrah.
Contoh, menjelang Pilkada serentak 9 Desember, halaman atau tayangan media diramaikan berita politik.
Berita si anu ternyata berpasangan dengan si anu. Si anu lagi membujuk partai anu agar mau mendukung. Si anu akhirnya lolos verifikasi dari jalur independen. Si anu merana karena tak bisa ikut pemilihan. Bla-bla-bla. Anu-anu-anu.
Coba amati judul dan isi berita yang berseliweran. Ada satu kesamaan. Yaitu latah istilah "poros". Seolah kalau tak dipakai, berita politiknya kurang afdal.
Entah siapa yang memulai. Wartawan atau narasumber. Apakah wartawan memaksakan istilah itu dalam pertanyaan selama wawancara. Atau wartawan yang menelan bulat-bulat pernyataan narasumber.
Yang pasti, istilah poros kini dipakai banyak media di Banjarmasin. Bertebaran pada banyak berita. Lantas, di mana letak kesalahannya?
Istilah poros sebenarnya tak asing dalam sejarah Indonesia. Seusai reformasi, Amien Rais membangun Poros Tengah. Gabungan partai-partai Islam di parlemen.
Demi menandingi Megawati dan PDIP sebagai pemenang pemilu. Sisi lain, Golkar dan fraksi TNI-Polri sebagai warisan Orde Baru ternyata masih kuat.
Singkat cerita, Gus Dur yang diusung Poros Tengah menang. Sekalipun dua tahun kemudian dilengserkan.
Tak sampai dua dekade, menjelang Pilpres 2014, muncul desakan untuk membangun Poros Tengah jilid dua. Agar ada calon ketiga selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Masalahnya, partai-partai Islam tak sekompak dulu. Dalam sekejap, rencana itu berubah menjadi wacana.
Perhatikan latar sejarahnya. Istilah poros menjadi keren karena Poros Tengah digencet dua kekuatan dominan.
Secara bahasa juga pas. Dalam kamus, poros artinya sumbu atau ujung. Berada di tengah-tengah.
Terlebih, ada kekhawatiran, istilah poros akan menguatkan politik identitas. Mengingat istilah ini terlanjur khas empunya umat.
Ya, politik identitas terus menguat. Sebagai warisan dari insiden Ahok versus Jemaah 212 dan Pilpres 2019. Kesimpulannya, pakai istilah koalisi, buang istilah poros.
Tapi jika kandidat dan parpol ngotot mengklaim sebagai poros, apalagi oleh partai pemenang pemilu atau tokoh petahana, maka bakal terdengar janggal.
Semua berlomba-lomba untuk mengklaim berada di tengah-tengah. Membuat pemilih bingung. Mana koalisi partai pemerintah? Mana koalisi partai oposisi?
Sementara mutu demokrasi amat ditentukan garis pembatas tersebut. Pemisah antara partai berkuasa dan partai oposisi. Antara peran pembantu pemerintah yang sabar dan peran pengawas yang cerewet.
Faktanya, orang kian cuek dengan perbedaan ideologi. Antar partai cuma berbeda logo dan warnanya saja. Selama lobi dan labanya oke, kompetisi dilupakan, mari berkoalisi.
Baiklah, coba renungkan, apalah artinya Real Madrid tanpa Barcelona? Begitu keduanya berkoalisi, maka La Liga Spanyol bakal ditinggalkan penonton. (*/ema)
