
DEMOKRASI selalu menjadi topik hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Di Indonesia sendiri, praktik pelaksanaan demokrasi dapat dibilang beragam di beberapa daerah. Meskipun pada prinsipnya, demokrasi memiliki makna yang sama, yaitu seperti definisi demokrasi yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln (1863), pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).
=========================
Oleh: Faisal Fatchur Rachman
Fungsional Statistisi BPS Prov. Kalimantan Selatan
=========================
Sementara itu, bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Selatan? Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019. Dari rilis angka tersebut diketahui bahwa skor IDI Provinsi Kalimantan Selatan adalah 79,47 atau sedikit mengalami penurunan dari tahun 2018 (79,92 poin) atau masih masuk dalam kategori sedang.
Angka IDI ini merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya ditentukan oleh tiga aspek, yaitu Kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy). Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks lebih dari 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks kurang dari 60).
Aspek pertama, yaitu kebebasan sipil mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan menjadi satu-satunya aspek yang masih masuk dalam kategori sedang, karena memiliki nilai di bawah 80. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya, skor Kalimantan Selatan sudah berkategori baik.
Jika dilihat dalam lingkup yang lebih luas, nilai capaian IDI Kalimantan Selatan tahun 2019 dibandingkan dengan regional Pulau Kalimantan. Tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, yang tahun ini memiliki skor IDI yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, Kalsel masih berada pada posisi ketiga setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
Apakah hal tersebut merupakan sebuah kemerosotan? Tentu kita tidak bisa begitu saja mengambil kesimpulan. Skor IDI ini merupakan fact-based information yang merupakan bagian dari pengembangan a culture of evidence-based decision making. Artinya, nilai yang diberikan merupakan informasi yang bersifat aktual berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di Banua selama 2019.
Berbicara soal penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah pelaksanaan demokrasi, tidak dapat kita lepaskan dari culture atau budaya setempat yang turut memberi andil. Seperti yang kita ketahui, Kalsel memiliki adat maupun kebiasaan yang khas, yaitu religiusitas kaum Islam yang dapat dibilang kental.
Kaitannya dengan demokrasi, Gus Dur dengan pemikirannya tentang agama dan kebangsaan mengarahkan pemikiran yang bersifat lebih inklusif dalam hidup beragama. Pluralisme, haruslah diwujudkan untuk mengembangkan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan, yaitu perasaan saling memiliki (sense of belonging) dalam kehidupan secara kemanusiaan sehingga tumbuhlah toleransi. Pemikiran tersebut tampaknya sedikit banyak tertuang pada aspek pertama IDI, yaitu kebebasan sipil, yang mencakup variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi, yang menjadi penyebab indeks demokrasi di Kalsel belum dapat mencapai kategori “baik” pada tahun 2019.
Dari tahun ke tahun, pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel banyak mengesahkan peraturan daerah (perda) syariah yang seperti berat sebelah pada salah satu kelompok. Apakah hal tersebut salah? Tentu tidak. Peraturan dibuat untuk ditaati demi terciptanya ketertiban umum. Namun, bagaimana suatu peraturan membatasi hak asasi manusialah yang lebih perlu menjadi bahan konsiderasi. Apakah butir-butir yang tertuang dalam suatu peraturan yang seyogyanya diperuntukkan pada suatu kelompok justru dapat menghilangkan hak dari kelompok lainnya, sehingga berbuntut pada diskriminasi dan tirani minoritas.
Menanggapi isu ini, pemerintah provinsi telah melakukan pengkajian ulang Perda Syariah yang sebelumnya bersifat melarang menjadi membatasi, sehingag lebih tepat sasaran. Ke depannya, diharapkan perda-perda yang cenderung bersifat diskriminatif tidak akan ada lagi.
Aspek kedua, kebebasan berkumpul dan berserikat. Aspek yang menjadi sorotan karena pada tahun ini, skor yang diperoleh Kalsel termasuk kategori ‘rendah’. Salah satunya budaya Valentine. Budaya ini selalu menjadi polemik dalam perumusan skor IDI. Di Banua sendiri budaya ini dilarang keras untuk dirayakan di beberapa daerah, karena dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
Selain itu, peringatan hari kasih sayang ini selalu diidentikkan dengan pergaulan bebas yang dapat merusak nilai budaya dan agama, sehingga pemerintah/dinas/instansi perlu membuat peraturan khusus yang isinya melarang perayaan hari kasih sayang ini. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Hanya saja, jika ditilik dari pandangan toleransi, apakah peraturan tersebut sudah mengindahkan esensi valentine itu sendiri dan tidak menghapuskan hak kaum lain untuk berkumpul dan berserikat? Tentunya akan selalu terjadi perdebatan antara kaum religius dengan kaum demokratis.
Tidak hanya dua fenomena tersebut, tetapi masih banyak hal yang mungkin ‘kurang’ sesuai dengan nurani ketika kita menempatkan nilai agama dengan demokrasi yang bersifat lebih plural. Bagaimanapun, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita dapat menghargai perbedaan. Jauhkan pemikiran eksklusif yang rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antarkelompok masyarakat, yang pada saat tertentu dapat menimbulkan disintegrasi.
Tetap jadikan Pancasila yang telah diperjuangkan para pahlawan dalam membangun bangsa Indonesia sebagai acuan cara berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Jika semua hal tersebut dapat diterapkan, nilai religi dan demokrasi dapat berjalan beriringan secara harmonis dan tentunya pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Selatan akan semakin menuju ke arah yang lebih baik. (*/ema)
Silakan kirim opini Anda ke opini.radarbjm@gmail.com
