JAKARTA - Di tengah eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat-Israel, ada kekhawatiran soal penyelenggaran ibadah haji tahun ini. Terlebih, waktu pelaksanaan awal rangkaian haji tinggal sebulan lagi.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perubahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini oleh pihak Arab Saudi. Menurut Plt Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemenlu Heni Hamidah, pihak Kementerian Haji dan Umrah pun belum mendapat keterangan dari Saudi mengenai kemungkinan perubahan pelaksanaan haji.
“Jadi sampai saat ini pelaksanaan ibadah haji masih tetap sebagaimana yang direncanakan dan belum ada skenario lain dari Arab Saudi,” ujarnya.
Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat, khususnya calon jemaah haji, tetap tenang dan tidak berspekulasi. Calon jemaah diminta untuk memantau pengumuman resmi dari pihak terkait yang disampaikan secara berkala. “Kalaupun nanti ada perkembangan lebih lanjut, tentunya akan disampaikan oleh kementerian haji dan umrah,” katanya.
Sementara, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai, kondisi ini akan jadi ujian berat bagi Kemenhaj. Apalagi, ini merupakan penyelenggaraan haji perdana oleh kementerian tersebut.
Di satu sisi, ada ancaman keselamatan jemaah yang mutlak menjadi prioritas utama. Namun, jika membatalkan pengiriman jemaah secara sepihak, akan memicu efek domino yang masif dan menimbulkan menumpuknya antrean (waiting list) ibadah haji.
Bukan hanya itu, uang triliunan biaya haji yang sudah dibayarkan sebagai komitmen membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga masyair menjadi rumit jika dilakukan pembatalan. Terlebih kontrak-kontrak tersebut dilakukan dengan pihak swasta (syarikah). “Oleh karena itu, Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Kendati begitu, ia mengingatkan, yang harus menjadi pijakan utama ialah bagaimana kebijakan yang diambil oleh Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan haji. Apakah akan tetap menyelenggarakan tanpa ada pembatasan atau dengan skema terbatas seperti pada saat pandemi Covid-19. Mengingat, situasi Timur Tengah masih memanas dan tak dapat diprediksi.
“Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat konfiden dan sangat siap menyelenggarakan ibadah haji. Tapi Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah Indonesia yang akan berangkat,” tegasnya.
Selain itu, Kemenhaj diminta untuk melakukan kajian komprehensif dan intensif dengan DPR, Kemenlu, Badan Intelejen TNI, hingga KBRI sebelum mengambil keputusan. Tak terkecuali melihat bagaimana sikap negara-negara mayoritas muslim pengirim jemaah seperti Malaysia, Yaman, Pakistan, Turki dan negara kawasan Asia lainnya. Sehingga, keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh pertimbangan matang.
Untuk diketahui, perang antara Iran dan AS-Israel masih terus bergulir. Selain menyerang Tel Aviv, Iran juga mengirimkan serangan ke markas-markas militer AS yang berada di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
Editor : Arief