Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Aset Judol Bisa Dirampas

a
Penulis: admin❯
RAPAT PARIPURNA: Wakil Ketua DPR RI, Sumi Dasco Ahmad bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). (Dery Ridwansah/Jawa Pos)
RAPAT PARIPURNA: Wakil Ketua DPR RI, Sumi Dasco Ahmad bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). (Dery Ridwansah/Jawa Pos)

Advertisement

RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA – Perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset hasil tindak pidana akhirnya mencapai babak akhir. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Melalui regulasi tersebut, hasil kejahatan diharapkan dapat disita dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Ia mengatakan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Termasuk perampasan aset hasil tindak pidana judi online. "Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Advertisement

Dijelaskannya, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset. Keberadaan badan itu diharapkan dapat memastikan aset hasil kejahatan yang disita bisa dikelola secara optimal.

Dasco mencontohkan, mekanisme perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan pelaku, tetapi juga dapat menyasar kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. "Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," ujarnya.

Sejumlah tindak pidana lain yang dapat dijangkau melalui UU Perampasan Aset, di antaranya penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah.

Advertisement

Tidak hanya itu, kekayaan milik bandar judi online (judol) juga berpotensi menjadi sasaran perampasan aset melalui aturan tersebut. "Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," tegasnya.

Menurut Dasco, ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menekan aktivitas perjudian online yang selama ini telah menimbulkan banyak korban, terutama dari kalangan masyarakat kecil.

Dia berharap, ancaman perampasan harta kekayaan dapat membuat para bandar judi online berpikir ulang untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut. Sebab, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan tidak lagi aman dari upaya penyitaan negara. "Iya ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online," pungkasnya. (jp/az/mof)

Advertisement

Artikel Terkait

Dikaitkan dengan Judi Online, Dasco Membantah

Dikaitkan dengan Judi Online, Dasco Membantah

Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad kembali terseret dalam pusaran isu judi online (judol). Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan

Dulu Togel, Kini Lewat Website! Polisi Tangkap Dua Pelaku Judi Online di HSS

Dulu Togel, Kini Lewat Website! Polisi Tangkap Dua Pelaku Judi Online di HSS

Polres HSS membongkar dua kasus judi online dengan modus perantara taruhan dan pemesanan angka melalui website. Dua pelaku ditahan.

Tersandung Judol, Bansos untuk 561 Warga Banjarmasin Ditangguhkan

Tersandung Judol, Bansos untuk 561 Warga Banjarmasin Ditangguhkan

Sebanyak 561 penerima bansos di Kota Banjarmasin ditangguhkan sementara oleh Kementerian Sosial (Kemensos) karena terindikasi terlibat judol

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer