Gibran Tetap Perjuangkan Dokumen Pendidikan, Yusril Tegaskan Putusan MA Final
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tetap akan memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah final.
Gibran mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah bertemu Prabowo pada pagi harinya.
Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan terkait persoalan dokumen pendidikan yang kini menjadi perhatian publik. Ia bahkan menggambarkan kedekatannya dengan Prabowo seperti hubungan ayah dan anak.
"Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran.
Salah satu saran Prabowo, lanjut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Beliau memberikan saran agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK ke MA," ujarnya.
Gibran juga menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia berharap persoalan dokumen pendidikannya tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ucapnya.
