RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, LAMPUNG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk gagal. Bahkan, dia menyebut program tersebut gagal dalam pelaksanaannya setelah hampir dua tahun berjalan.
“Seperti MBG. Apa yang gagal? MBG. MBG kita akui gagal. Anggaran besar sudah hampir 2 tahun ya masalah enggak berhenti termasuk yang terakhir,” kata Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional KDKMP di Kantor Wali Kota Bandar Lampung.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menyinggung berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurut dia, pemerintah kini tengah melakukan pembenahan terhadap manajemen MBG, termasuk menindak pihak-pihak yang dianggap bermasalah.
“Pak Presiden sudah nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat. Kasihlah waktu kita 1-2 bulan ini kita akan beresin bertahap pelan-pelan ya. 1 2 bulan ini MBG kita akan selesaikan,” ujarnya.
Meski mengakui adanya kegagalan dalam pelaksanaan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan MBG. Dia menyebut pemberian makanan bergizi bagi anak merupakan bagian dari mandat negara untuk memutus persoalan kemiskinan dan kekurangan gizi.
“Kenapa MBG harus dikasih? Karena perintah konstitusi tidak boleh orang miskin anaknya kurang gizi miskin. Nanti kawin sama orang miskin anaknya kurang gizi miskin lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita tidak mau tahu. Perintah konstitusi harus diurus oleh negara. Itu Saudara-saudara,” katanya.
Menurutnya, persoalan MBG bukan terletak pada kebijakan yang diambil pemerintah, melainkan pada pelaksanaannya. Karena itu, perbaikan akan diarahkan pada manajemen program. “Pelaksana yang enggak tepat salah kita, bukan kebijakan yang enggak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” tegas pria asal Lampung itu.
Dia menambahkan, MBG merupakan bagian dari agenda pemerintah yang lebih besar untuk melakukan perubahan terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut, kata Zulkifli, merupakan bentuk koreksi terhadap kondisi selama 28 tahun reformasi.
“Koreksi ya selama ini apa-apa kita semua impor, apa-apa semua kita pasar bebas ya. Oleh karena itu, ini kebijakan-kebijakan mendasar,” sambungnya.
Zulhas juga mengaitkan kebijakan MBG dengan agenda swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Setelah mendorong swasembada, pemerintah disebut memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat terpenuhi. (jp/az/mof)
