RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Bandung – Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jawa Barat resmi meminta pendampingan hukum ke LBH PP GP Ansor pada Kamis (30/4/2026). Mereka mengaku tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN), berkedok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kerugian yang diderita para kiai ini tidak sedikit. Setiap pesantren mengaku merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan salah satu pengasuh ponpes asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman, mengaku terpaksa menjual aset pribadi demi menutupi kerugian itu.
"Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya untuk menutupi biaya. Ini berat sekali," ujar KH Ade.
Iming-iming Mitra BGN
Modus penipuan bermula ketika pihak DSN menjanjikan program dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) sebagai mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Para pengasuh pesantren diminta mengajukan proposal dengan syarat lahan minimal 400 meter persegi.
Tak berhenti di situ, mereka juga diminta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta dan menandatangani perjanjian commitment fee. DSN kemudian menunjuk kontraktor untuk mulai membangun dapur di area pesantren secara bertahap, dengan janji seluruh biaya konstruksi akan di-reimburse setelah program berjalan.
Namun janji itu tak pernah ditepati. Berbulan-bulan ditunggu, uang pengganti tak kunjung cair. Kantor DSN mendadak pindah dan pengurusnya menghilang.
Nama Baik Pesantren Ikut Tercoreng
Dampak penipuan ini tidak hanya menyentuh kondisi finansial. KH Ade menyebut nama baik kiai dan pesantren kini tercoreng di mata masyarakat sekitar. Warga yang semula berharap bisa bekerja di dapur MBG merasa dikecewakan.
"Kami dari pesantren tercemar di masyarakat, padahal banyak warga berharap bisa bekerja di sana. Sekarang semuanya macet total," kata KH Ade.
LBH PP GP Ansor kini tengah mengumpulkan bukti untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pengelola lembaga pendidikan agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menjual nama program nasional demi keuntungan pribadi. (*)
