Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden Minta Ormas Berulah Ditindak Tegas

M
ARAHAN: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan saat memberikan arahan di Riau pada Selasa (29/4).
ARAHAN: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan saat memberikan arahan di Riau pada Selasa (29/4).

JAKARTA - Aksi organisasi masyarakat (ormas) belakangan ini menjadi sorotan. Apalagi bila sampai mengganggu investor yang sudah masuk dan memulai kegiatan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengumpulkan semua pihak terkait dan memberikan arahan yang sangat jelas.


Advertisement

Hal itu disampaikan BG saat ditanyai oleh awak media usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau pada Selasa (29/4). Dia menyampaikan bahwa beberapa pihak yang sudah dikumpulkan oleh Presiden Prabowo diantaranya adalah Polri, TNI, jaksa, dan instansi terkait lainnya.

"Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus ditegakkan. Arahannya dua itu jelas," kata dia.

Karena itu, BG menyatakan bahwa tidak boleh ada yang ragu-ragu menindak ormas bila mereka melakukan pelanggaran hukum. Apalagi pelanggaran seperti yang beredar dan viral di media sosial. Jika ada pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bertindak. Dia pun mengakui, instansinya telah menindaklanjuti arahan tersebut.

Advertisement

"Kami dari Polkam sudah merapatkan, rapat koordinasi. Petunjuk arahan (dari Presiden Prabowo sudah) jelas, kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi sudah diambil semua," kata dia.

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu pun meminta semua pihak untuk memonitor. Bila masih ditemukan ormas yang berbuat onar dan melanggar hukum, dia meminta segera dilaporkan kepada aparat. Budi Gunawan memastikan, aparat akan bertindak tegas dan serius menangani laporan tersebut. Apalagi jika sudah ada ancaman. Dia menyebut harus ada proses.

"Itu harus dilakukan langkah, prosesnya harus jalan. Ya kalau terbukti ada (pelanggaran), ya harus jalan. Karena presiden sudah menyatakan, memerintah secara tegas. Negara harus hadir, harus mampu melindungi rakyatnya. Berarti melindungi hukum, hukum harus ditegakkan," ujarnya.

Advertisement
Editor : Arief M
Sumber : Jawa Pos

Artikel Terkait

Usai Harum Manis dan Tungging Belitung, Revitalisasi Sasar Sentra Antasari

Usai Harum Manis dan Tungging Belitung, Revitalisasi Sasar Sentra Antasari

Perumda Pasar Banjarmasin melanjutkan revitalisasi sejumlah pasar tradisional. Setelah perbaikan Pasar Harum Manis dan akses jalan Pasar Tun

Arsip Kependudukan Disdukcapil Disimpan di Rak Terbuka, DPRD Balangan Soroti Risiko Keamanan

Arsip Kependudukan Disdukcapil Disimpan di Rak Terbuka, DPRD Balangan Soroti Risiko Keamanan

DPRD Balangan sorot keamanan Disdukcapil Balangan karena belum memiliki gudang arsip kependudukan standar. Dokumen disimpan di rak terbuka.

Menko Polkam Kumpulkan Kapolri Hingga Panglima TNI, Masyarakat Diminta Tenang

Menko Polkam Kumpulkan Kapolri Hingga Panglima TNI, Masyarakat Diminta Tenang

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengumpulkan kapolri, panglima TNI, jaksa agung, hingga kepa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer