Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Mengaku Belum Terima Draf RUU Polri

M

Ketua DPR, Puan Maharani
Ketua DPR, Puan Maharani

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memastikan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Ia menyebut, draf RUU Polri yang beredar di media sosial bukan draf resmi.


Advertisement

"Surpres (RUU Polri), saya tegaskan sampai saat ini belum diterima pimpinan DPR. Jadi yang beredar di publik atau beredar di masyarakat itu bukan Surpres resmi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).

Puan juga menegaskan, daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi. Sebab, pimpinan DPR hingga saat ini belum menerima Surpres terkait RUU tersebut.

"Jadi kami pimpinan DPR belum menerima Surpres tersebut. Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi," ujar Puan.

Advertisement

Adapun, DPR baru menerima Surpres terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Hal itu disampaikan Puan dalam penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 hari ini.

Surpres bernomor R19/Pres/03/2025 terkait penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RKUHAP. Surpres mengenai RUU KUHAP tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR, sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku.

Puan menekankan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RKUHAP akan diputuskan pada masa persidangan selanjutnya. Sehingga, akan dibahas setelah masa reses mulai besok, 26 Maret hingga 16 April 2025.

Advertisement

"Ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III. Namun baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menegaskan tidak ada tarik menarik antara Badan Legislasi (Baleg) dengan Komisi III DPR untuk membahas RKUHAP. Sebab, sampai saat ini memang belum ada keputusan AKD mana yang akan membahas RKUHAP, karena Surpres baru diterima sesaat sebelum DPR memasuki masa reses.

"Tidak ada tarik menarik, baru diterima suratnya. Jadi memang karena ini sudah tutup masa sidang, dan kemudian baru diterima suratnya, karenanya kami baru membacakan," pungkasnya.

Advertisement
Editor : Arief M
Sumber : Jawa Pos

Artikel Terkait

DPR Dukung Polri Bongkar Penyadapan Presiden, Ingatkan Independensi Aparat

DPR Dukung Polri Bongkar Penyadapan Presiden, Ingatkan Independensi Aparat

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap

Puan Minta Publik Tenang Sikapi Isu Gibran Mundur dari Wapres

Puan Minta Publik Tenang Sikapi Isu Gibran Mundur dari Wapres

Puan meminta publik tak berspekulasi soal Gibran mundur. Istana kemudian mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mundur.

Bekas Karhutla Langsung Ditanami Sawit, DPR RI Minta Aparat Selidiki

Bekas Karhutla Langsung Ditanami Sawit, DPR RI Minta Aparat Selidiki

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada aparat terkait untuk menyelidiki beberapa persoalan lahan yang sudah hangus karena kebakaran hutan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer