
Diskusi dipandu oleh Apri Dwi Sumarah sebagai moderator dan dibuka langsung oleh Mahfudz, Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL - KLHK yang menyampaikan bahwa,
“local knowledge merupakan bagian yang terintegrasi dalam perhutanan sosial. Peran dari masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan hal yang sangat esensial dalam pemeliharaan hutan, maka dari itu kelompok ini perlu untuk kita berdayakan agar lebih adaptif di tengah tantangan perubahan iklim ini. Serta, pentingnya untuk mengupayakan keadilan sosial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal secara kolaboratif.” ujar Mahfudz.
Ada 5 (lima) pembicara yang terlibat dalam sesi ini, yang telah memperkaya sudut pandang terkait peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam melindungi hutan melalui kearifan lokal serta warisan praktik-praktik berkelanjutannya.
Materi pertama dari Yuli Prasetyo (Direktorat PKTHA-PSKL) memberi gambaran tentang perkembangan kebijakan pemerintah dalam pemberian recognition kepada Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat dengan kearifan lokal MHA dan capaian penetapan hutan adat sampai dengan saat ini. Salah satu contohnya adalah penetapan hutan Adat di wilayah Sanggau, Kalimantan Barat. Paparan kedua disampaikan oleh Bimantara Adjie (Perkumpulan HuMa) dengan menunjukkan beberapa strategi dan cara untuk melindungi masyarakat adat dan komunitas lokal yang bisa dilakukan dengan mengintegrasikan pengetahuan dari multi-sektor dan mengenali nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-temurun dalam kelompok tersebut.
Selanjutnya, penyampaian Swary Utami Dewi (Kawal Borneo) mempromosikan praktik inspiratif yang mendukung SDGs yang juga sejalan dengan upaya adaptasi dan mitigasi. Praktik ini merujuk pada proyek dari sejumlah kelompok perempuan perhutanan sosial yang tersebar di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, seperti inisiasi Bamboo Mamas di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Materi keempat dari Ms. Regan Pairojmahakij (Senior Program Officer on Landscape in a Changing Climate a RECOFTC) sebagai salah satu NGO Internasional yang fokus terhadap program perhutanan sosial dalam hal penguatan dan pendampingan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengelola hutan, menyampaikan mengenai nilai-nilai budaya dari masyarakat atau local knowledge yang penting untuk dilestarikan
Selain itu, sangat penting generasi muda masyarakat adat untuk menjadi regenerasi nilai adat sebagai pelestarian. Tentu, hal mendasar adalah kebijakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Komunitas lokal adalah dasar dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah dalam hal ini. Setelah itu, kita bisa memandang dan mengatur kebijakan ke fase regional, nasional, hingga internasional. Hal ini semua karena local community, termasuk tetua dan masyarakat adatnya sangat memprioritaskan untuk melindungi rumahnya, identitasnya, kearifan, dan budayanya hingga untuk generasi mudanya secara terus menerus. Materi kelima dari Mr. Martin Schorder dari KFW Frankfurt juga memberikan pandangan dunia internasional terhadap perhutanan sosial, terdapat 3 elemen penting: kebijakan pemerintah, leading by example program akan memudahkan untuk mencapai sustainable forest management (piloting project), dan pengembangan potensi lokal (misalnya komoditas).
“Pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal pada 131 masyarakat hukum adat dan 1,3 juta KK masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan seluas 6,3 juta telah berhasil dengan baik melalui pendampingan, akses pasar/modal dan menghasilkan penambahan tutupan lahan, penambahan pendapatan dan karbon stok sebanyak 31,9 juta ton co2 pada era 2017 sd 2021, jika dibandingkan periode 2006-2016. Untuk itu peran hutan sosial menjadi sangat penting untuk pencapaian target FOLU net sink 2030 sebesar 140 juta ton CO2 equivalent. Sangat logis dalam COP 28 ini mereka memperjuangkan pengarusutamaan dalam safeguard, nilai ekonomi karbon dan result based payment carbon” ujar Bambang Supriyanto, Dirjen Perhutanan sosial dan kemitraan Lingkungan di akhir acara tersebut.
