Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membela industri sawit bukan hanya tidak peka, tapi juga menyesatkan.
****
PENCARIAN korban hilang di Aceh dan Sumatra masih berlangsung. Bahaya kelaparan dan penyakit masih mengancam pengungsi. Di tengah keadaan gawat itu, Prabowo malah menyatakan kebun sawit adalah "karunia" buat Indonesia.
Sampai kapan pun, kebun sawit tidak akan bisa menggantikan fungsi hutan alam sebagai spons raksasa.
Hutan alam mampu menyerap 80 persen air hujan. Sedangkan kebun sawit, paling maksimum 40 persen—tergantung kontur lahan.
Limpasan air hutan yang tidak terserap hutan itulah yang berubah menjadi banjir bandang. Menerjang desa dan kota, menelan hampir seribu korban jiwa.
Di tengah bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, pidato presiden yang menyebut kebun sawit sebagai "berkah" seolah hendak mencuci dosa korporasi yang membabat hutan Sumatra.
Namun, pernyataan itu menjadi masuk akal bila kita mengetahui faktanya. Mengacu data Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), PT Tusam Hutani Lestari—perusahaan milik Prabowo Subianto—memegang konsesi 97 ribu hektar hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Bersama puluhan perusahaan tambang dan sawit lainnya, PT Tusam Hutani Lestari turut membuka tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai serta merusak daerah tangkapan air.
Di negara maju, fakta ini bakal menjadi skandal besar. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, banjir dan longsor masih dianggap musibah, azab, atau ujian bangsa.
Menurut kamu, apa yang hendak disampaikan Presiden lewat pidato kontroversial itu?
Apakah realistis berharap akan ada evaluasi kebijakan lingkungan pasca bencana besar ini?
Apakah mungkin logika lingkungan duduk berdampingan dengan logika ekonomi (sawit dan tambang)?
Pencitraan dan Omon-Omon
I Made Prasetya Ardita melihat presiden sedang pasang badan. Membela pelaku industri sawit.
"Tidak melihat sebab akibat, respons yang keluar tidak sesuai dengan yang diakui masyarakat bahwa sawit memang sumber bencana," kata Ardita.
Petani muda asal Tanah Laut ini menyebut janji perbaikan selalu datang belakangan. Dia berharap pencegahan bencana bukan pencitraan belaka.
"Setelah kejadian, baru ngomong evaluasi. Selama ini evaluasi kebijakan jadi omon-omon belaka," ucapnya kepada Radar Banjarmasin, Jumat (12/12).
"Masyarakat harus terus mengawal. Jangan setelah mereda semuanya lupa," tambahnya.
Pemuda 22 tahun ini mengatakan, logika lingkungan rentan dikalahkan logika ekonomi, sebab sifat manusia selalu diiringi nafsu dan ketamakan.
"Lalu titik tengahnya di mana? Justru itu ada aturan, dibuat untuk ditegakkan dengan benar agar ketamakan ekonomi seperti ini bisa direm," tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Husein menilai Presiden Prabowo hanya bermaksud meredam kekhawatiran publik, menegaskan manfaat sawit bagi perekonomian.
Namun, ia rasa narasi tersebut rawan dan berisiko mengaburkan tanggung jawab atas kerusakan hutan yang dipicu konsesi tambang dan sawit.
"Kita butuh klarifikasi, data yang transparan dan langkah nyata, bukan sekadar penenangan, agar akar masalahnya bisa ditangani," ujarnya, kemarin.
Meski begitu, Husein tetap optimis, sorotan publik bisa memicu audit dan moratorium singkat.
Untuk benar-benar berubah, menurutnya negara ini butuh audit independen, data terbuka dan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Menurutnya, logika lingkungan dan logika ekonomi terutama terkait sawit dan tambang bisa berdampingan, meski kenyataannya susah dan diiringi godaan yang menggiurkan.
"Keduanya hanya bisa berjalan beriringan jika ada desain kebijakan yang matang dan komprehensif," cetus mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari ini.
Misalnya, zonasi yang jelas untuk menjaga hutan primer sebagai kawasan lindung, serta memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan yang melakukan restorasi ekosistem.
Selain itu, sistem pembayaran jasa lingkungan yang adil, diversifikasi sumber penghasilan masyarakat, agar tidak hanya bergantung pada sawit atau tambang.
"Dan, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan dan perusak lingkungan. Tanpa itu, biasanya logika ekonomi jangka pendek dari sawit dan tambang akan lebih dominan," tutup pemuda 22 tahun ini.
Editor: Syarafuddin
