Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: ENDANG SYARIFUDDIN, Banjarmasin.
Baru delapan bulan menjabat sebagai Lurah di Kelayan Dalam, Darmawan melihat ada beberapa hal yang harus dibenahi di wilayah kerjanya. Salah satunya soal administrasi kependudukan. Masih banyak masyarakat yang belum tertib.
Persoalan yang satu ini sebenarnya juga dialami kelurahan lain di Banjarmasin. Tidak salah suami dari Gita Rosita ini bertekad untuk membenahi. Menurutnya, administrasi kependudukan sangat penting. Apalagi sekarang sudah zaman serba online. Berbagai pelayanan pemerintahan sudah terkoneksi dari daerah hingga pusat.
“Makanya sejak awal menjabat, saya sudah niat untuk fokus membenahi administrasi kependudukan di Kelayan Dalam,” tutur pria kelahiran Banjarmasin, 1 Maret 1980 ini.
Bagaimana caranya? Darmawan meluncurkan satu inovasi yang diberi nama Program Pembakal. Bukan pembakal selevel dengan lurah. Melainkan kepanjangan dari Pelayanan Masyarakat Berbasis ke Lapangan.
“Diluncurkan awal tahun 2023 lalu,” ungkap ayah tiga anak ini.
Misalnya ada warga di Kelayan Dalam yang meninggal dunia, petugas kelurahan bersama RT akan datang langsung ke rumah warga untuk memberikan dokumen kematian. Warga tidak perlu repot-repot harus ke Kantor Kelurahan untuk mengurus. Warga diberi kemudahan dengan program tersebut.
“Petugas kelurahan datang yang jemput bola, sekalian melayat. Nanti keluarga dari almarhum selanjutnya (mudah, red) mengurus akte kematian ke Disdukcapil,” jelasnya.
Darmawan yakin tertib administrasi kependudukan akan memudahkan dalam menjalankan roda pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya penyaluran program bantuan sosial dari pusat kepada masyarakat.
Mengingat masih banyak data yang tidak sesuai. Misalnya penerimanya sudah meninggal, maupun pindah domisili. Seharusnya yang sudah pindah domisili tidak bisa lagi menerima bantuan. Tapi, sering ditemui data dari pusat tetap ada.
Akibatnya bantuan sosial jadi tidak tepat sasaran. Jika dokumen administrasi yang dimiliki masyarakat lengkap, ia yakin hal itu tidak akan terjadi. “Bantuan itu kan bisa kami alihkan kepada yang lain. Supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Persoalan administrasi kependudukan juga sangat diperlukan saat masa pemilu. Utamanya bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dibentuk KPU untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilu.
“Ketika ada data pemilih yang meninggal maupun pindah domisili, dapat memudahkan petugas Pantarlih. Jadi yang kami lakukan sekarang, paling tidak untuk tertib administrasi di Kelayanan Dalam,” jelasnya.
Lantas siapa saja yang dilibatkan? Darmawan menjelaskan dengan kepadatan penduduk 9.900 jiwa, tidak mungkin hanya dikerjakan petugas kelurahan yang hanya berjumlah 7 orang. Pihaknya menggandeng 22 ketua RT.
Mitra kelurahan inilah yang membantu mendata. Mereka juga lebih tahu warganya, masih menetap di Kelayan Dalam, atau sudah pindah domisili ke daerah lain. Ketua RT juga lebih tahu berapa jumlah kepala keluarga (KK) dalam satu rumah. Bagaimana kondisinya, apakah ada yang meninggal, apakah masuk kategori Progam Keluarga Harapan (PKH), dan sebagainya.
Di situlah peran para ketua RT bergerak ke lapangan melakukan pendataan terhadap seluruh warganya.
“Kelurahan membuat format surat yang dibutuhkan. Ketua RT yang turun mendata warganya. Kemudian kami kumpulkan,” ujarnya.
“Paling tidak dengan tertib administrasi kependudukan dapat memudahkan memberikan pelayanan kepada warga,” cetus Darmawan.(az/dye)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
