
Rombongan Press Room Pemprov Kalsel bersama Biro Humas Setdaprov Kalsel, Senin (26/3) tadi berkunjung ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta. Beberapa isu menarik mencuat dalam pertemuan itu.
Oleh: SUTRISNO, Jakarta
Dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Kalsel Heriansyah, rombongan tiba di gedung Kemenpan-RB yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.30 WIB.
Sayangnya, secara bersamaan Menteri PANRB Syafruddin kebetulan sedang bertugas di luar. Sehingga, pertemuan itu diwakilkan oleh Staf Ahli Kementerian PANRB Bidang Budaya Kerja Teguh Wijinarko. Didampingi Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Mudzakir, Plt Kabag Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi (KPPI) Wasito, serta Pranata Humas Madya Suwardi.
Usai saling memperkenalkan diri, hal pertama yang dibahas dalam pertemuan tersebut ialah mengenai kinerja pemerintah daerah (pemda) yang masih perlu pengawalan. Lantaran, ada beberapa pemda yang kinerjanya kurang maksimal.
"Pers perlu mengawal kinerja pemda. Terutama program prioritas pembangunan, mulai dari perencanaan sampai eksekusi anggaran. Sebab, setiap program harus bermanfaat bagi masyarakat, tidak sekadar proyek semata," kata Staf Ahli Kementerian PANRB Bidang Budaya Kerja Teguh Wijinarko, saat mengawali pembicaraan.
Dia menuturkan, tumpang tindih tupoksi antar SOPD selama ini jadi salah satu indikasi kerja pemda tidak optimal dan cenderung inefisiensi. Menurutnya, SOPD harus sinergi saling melengkapi.
"Perlu ada dasar regulasinya agar kebijakan pemda punya dasar yang baik. Tidak sekadar merumuskan, tapi juga ikut melibatkan warga. Pers harus terlibat agar ada masukan positif, kami ingin good government," ucapnya.
Menurutnya, wartawan dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan good governance. Terlebih Pemprov Kalsel telah mendapat predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018.
"Predikat itu mengindikasikan bahwa perencanaan kinerja sudah baik. Untuk mempertahankan nilai A dan kalau mungkin naik ke AA, perlu peran pers untuk mengawal kinerja pemerintah daerah,” imbuhnya.
Setelah selesai membahas tentang kinerja pemda, pembicaraan beralih ke permasalahan pegawai honorer K2 yang hingga kini kesulitan untuk mendapatkan status pegawai negeri sipil (PNS). Ketika salah seorang wartawan menanyakan tentang hal itu, dalam sesi tanya jawab.
Plt Kabag Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi (KPPI) Wasito mengakui bahwa persoalan pegawai honorer hampir terjadi di semua daerah. Salah satunya, Kalsel.
"DPRD Kalsel pernah datang ke sini, menanyakan tentang pengangkatan honorer jadi PNS. Ada beberapa pertimbangan yang memperketat pengangkatan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, pihaknya harus benar-benar selektif mengangkat honorer jadi PNS. Sebab, saat ini ada sejumlah honorer K2 yang bekerja tanpa melalui tes.
"Tes perekrutan pegawai honorer terakhir dilakukan pada 2013. Harusnya, yang tidak lulus itu sudah selesai. Tapi, sampai sekarang masih ada yang jadi honorer. Mungkin karena ada kedekatan dengan pejabat," jelasnya.
Maka dari itu, agar dapat mengangkat honorer yang tepat, Menteri PAN-RB menggelar seleksi CPNS secara terbuka dan transparan melalui online pada 2018. "Bukan hanya honorer K2, masyarakat umum juga bisa mendaftar asalkan umurnya kurang dari 30 tahun," ujar Wasito.
Sementara itu, bagi honorer K2 yang usianya lebih dari 30 tahun. Dia menyampaikan, tahun ini telah digelar perekrutan P3K tahap pertama khusus pegawai honorer. "Dengan seleksi ketat yang dilakukan ini, diharapkan kita mendapatkan pegawai yang benar-benar berkompeten," ucapnya.
Selesai sesi tanya jawab, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir menyambut baik kunjungan para jurnalis dan humas dari Kalsel. Hal ini diperlukan untuk memperkuat jejaring sebagai sesama humas pemerintah dan jurnalis sebagai mitra. Dia menekankan pentingnya kecepatan diseminasi informasi di era industri 4.0.
Di akhir pertemuan, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Heriansyah menyampaikan bahwa kunjungan yang mereka lakukan dalam rangka menambah wawasan dan menguatkan peran pers dan optimalisasi kerja pemda di era industri 4.0. "Kami berharap masukan dari Kementerian PANRB dapat mendorong optimalisasi kinerja Pemprov Kalsel," katanya. (ris/ema)
