
Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan cuma bisa menampung 170 lanjut usia telantar. Sementara, angka lansia Banua mencapai puluhan ribu.
DONNY MUSLIM, Banjarbaru
Kepala PSTW Budi Luhur, Surya F menyatakan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel memang sudah perlu mendirikan banyak rumah singgah. Hal ini perlu agar beban berat tak hanya bertumpu kepada Pemprov Kalsel.
Tersedianya rumah singgah di masing-masing kabupaten/kota akan mengurangi beban pemprov menampung lansia. Sampai saat ini saja, Surya membeberkan sudah 171 orang yang tinggal di Budi Luhur.
Diungkapkannya, ratusan lansia yang terdiri dari pria dan wanita itu kebanyakannya berasal dari tiga wilayah: Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. "Sisanya dari daerah-daerah lain," kata Surya, baru-baru tadi kepada wartawan Radar Banjarmasin.
Sampai saat ini cuma Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Tanah Laut yang punya bangunan rumah singgah. Sementara kota-kota lainnya belum punya.
Lantaran banyak daerah yang belum punya rumah singgah, Surya membeberkan pihaknya harus selektif dalam memilih calon klien lansia yang akan mereka tangani di PSTW Budi Luhur. "Kalau tidak selektif dan diberi syarat, banyak sekali yang mau mengajukan tinggal di panti ini," ungkapnya.
Bahkan, ada orang-orang berduit yang mencoba menitipkan orang tuanya ke panti. Surya jelas menolak. "Ini tempat orang-orang telantar," cetusnya. Menurutnya, jika masih mampu secara finansial, tak etis membawa orang tua untuk tinggal di panti.
Lantas apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi calon klien PSTW Budi Luhur? Pertama, Usia minimal 60 tahun dan telantar. Kedua, tidak berdaya mencari nafkah dan tak punya penghasilan tetap. Ketiga, tidak punya penyakit menular dan gangguan jiwa. "Kalau pikun itu bukan gangguan jiwa. Bisa saja masuk ke sini," kata Surya ketika ditanya penyakit Demensia.
Sementara itu, Radar Banjarmasin juga mencoba mengonfirmasi perwakilan Rumah Singgah di daerah. Muhammad Husni, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Banjarbaru yang mengelola Rumah Singgah Berkarakter membeberkan anggaran untuk rumah singgah di kabupaten/kota memang belum memadai untuk memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya lansia telantar.
"Di rumah singgah kami saja baru bisa persinggahan sementara saja. Satu sampai dua hari. Bukan untuk menetap seperti panti," ungkap Husni. Alasannya masuk akal: anggaran logistik yang terealisasi untuk klien Rumah Singgah Berkarakter cuma 50 juta rupiah.
Dengan anggaran cekak, sulit bagi Husni untuk menampung orang-orang telantar secara berlama-lama. Jelas pihaknya masih berharap bantuan pihak lain seperti Pemprov Kalsel maupun pemerintah pusat agar mengentaskan permasalahan orang-orang telantar. "Namun, kami tetap memperjuangkan penambahan anggaran logistik tahun depan. Soalnya, ini salah satu upaya Pemko Banjarbaru untuk memanusiakan manusia," jelasnya. (ay/ran)
