RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) harus memutar otak dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Di tengah ruang fiskal yang kian menyusut akibat penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat, Pemprov Kalsel mengambil langkah ekstrem dengan memangkas defisit anggaran secara drastis.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengungkapkan pengendalian defisit daerah menjadi fokus utama demi menjaga stabilitas keuangan.
Pada APBD 2027, angka defisit ditekan hingga menyentuh kisaran Rp400 miliar. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan defisit APBD 2026 yang sempat membengkak hingga Rp2,59 triliun.
"Penyusunan RKPD dan APBD 2027 memang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain terbatasnya ruang fiskal, kami juga diwajibkan memenuhi mandatory spending (belanja wajib) yang cukup besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai," ujar Suprapti kepada awak media, Selasa (23/6/2025).
Untuk menyiasati situasi tersebut, Pemprov Kalsel akan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai motor penggerak utama pembiayaan.
Dalam dokumen RKPD 2027, target PAD dipatok sebesar Rp5,08 triliun. Sektor Pajak Daerah menjadi penopang paling kokoh dengan kontribusi di atas 80 persen, atau senilai ± Rp4,20 triliun.
Di luar pajak, struktur PAD juga disokong oleh Retribusi Daerah (± Rp710,25 miliar), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (± Rp80,40 miliar), serta Lain-lain PAD yang Sah (± Rp83,24 miliar).
"Sektor perpajakan masih sangat strategis. Ini terlihat dari total potensi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 2027 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai Rp2,10 triliun," tambah Suprapti.
Selain PAD, postur pendapatan daerah 2027 juga masih ditopang oleh DBH Pusat (Rp821,89 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp996,90 miliar), Dana Alokasi Khusus (Rp529,14 miliar), dan Bantuan Keuangan antardaerah (Rp265 miliar).
