BANJARMASIN - Capaian pajak daerah yang melonjak jelang akhir tahun menjadi kabar baik bagi keuangan pemko, namun DPRD mengingatkan agar euforia itu tidak membuat pengawasan melemah.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo mengungkap bahwa realisasi opsen pajak kendaraan bermotor hingga pertengahan November 2025 telah mencapai sekitar Rp120 miliar. Angka itu terdiri dari Rp 83 miliar PKB, Rp 37 miliar BBNKB, dan sekitar Rp 3 miliar dari denda—dari target Rp 140 miliar.
Sementara pajak-pajak lain yang dikelola langsung seperti hotel, restoran, hiburan, parkir, rumah makan, hingga PBB-P2 sudah menembus 89 persen, atau sekitar Rp 427 miliar dari target Rp 491 miliar.
“Ini capaian yang cukup baik. Dengan sisa waktu satu bulan setengah, kami optimis bisa mencapai 100 persen untuk target pajak Rp 491 miliar. Kalau termasuk retribusi, total target kami sekitar Rp 650 miliar,” ujar Edy, Minggu (16/11).
Ia menyebut lonjakan pajak tak lepas dari penguatan sosialisasi, kolaborasi dengan Bapenda l Kalsel, dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan.
“Penghargaan ini rangsangan agar wajib pajak makin patuh. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan rata-rata 15 persen pada periode yang sama,” terangnya.
Meski capaian tampak menjanjikan, DPRD Banjarmasin tetap mengingatkan adanya pekerjaan rumah besar dalam sektor pajak. Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Hendra memberikan apresiasi sekaligus penegasan.
“Realisasi opsen yang sudah mencapai Rp 120 miliar menunjukkan sinergi pemko dan Bapenda provinsi berjalan efektif. Tapi ini harus dibarengi peningkatan layanan Samsat dan pengawasan objek pajak,” ujarnya.
Politikus PKS ini menilai digitalisasi layanan dan percepatan proses di Samsat menjadi kunci untuk menjaga tren capaian yang kini sudah berada di angka 89 persen.
“Basis data pajak harus terus diperbarui. Pengawasan rutin penting agar potensi PAD tidak bocor dan target bisa tercapai berkelanjutan,” tegas Hendra.
Editor : Muhammad Syarafuddin