Digembleng di IPDN, Pembakal dan Lurah HST Dituntut Buktikan Hasil Lewat Program Nyata
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JATINANGOR – Enam hari mengikuti peningkatan kapasitas kepemimpinan pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, para pembakal dan lurah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kini dituntut membuktikan hasilnya melalui program nyata di wilayah masing-masing.
Bupati HST, Samsul Rizal menegaskan, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan ataupun sekadar dokumen pelatihan.
Hal itu disampaikannya saat menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan bagi Pembakal dan Lurah se-Kabupaten HST Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (6/11).
Menurut Samsul Rizal, selama enam hari kegiatan, peserta telah mendapatkan berbagai materi penting. Mulai dari kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, pertanggungjawaban APBDes, hingga inovasi dan penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia meminta seluruh peserta menerapkan materi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kepada seluruh peserta. Pertama, seorang pemimpin harus selalu hadir dan dekat dengan masyarakat, memahami kebutuhan serta persoalan yang dihadapi warga, dan memastikan setiap kebijakan maupun program benar-benar memberikan manfaat," pesannya.
Selain kedekatan dengan masyarakat, pembakal dan lurah juga diminta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Samsul Rizal turut mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah agar pembangunan berjalan selaras dengan arah kebijakan Kabupaten HST.
Pengembangan potensi desa juga menjadi perhatian. Setiap desa diharapkan mampu menggali keunggulan wilayahnya masing-masing, termasuk menjadikan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, rencana aksi dan target 100 hari yang telah disusun peserta selama pelatihan diminta benar-benar direalisasikan. Bukan sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi diwujudkan dalam program dengan target terukur dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
