Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HSS Raih Skor 97,85 dari KPK dengan Predikat Istimewa

M Padil Ihsan
Penulis: M Padil Ihsan❯

 


Advertisement

PENILAIAN: Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kunto Ariawan, menyerahkan hasil penilaian Kabupaten BerAksi kepada Bupati HSS H. Syafrudin Noor. (Foto: M Padil Ihsan/Radar Banjarmasin)
PENILAIAN: Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kunto Ariawan, menyerahkan hasil penilaian Kabupaten BerAksi kepada Bupati HSS H. Syafrudin Noor. (Foto: M Padil Ihsan/Radar Banjarmasin)

RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KANDANGAN – Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih skor 97,85 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (BerAksi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil tersebut diumumkan di Pendopo Bupati HSS, Rabu (4/11/2026), setelah tim KPK melakukan penilaian selama dua hari, sejak Selasa (3/11/2026).

Advertisement

Dengan capaian itu, HSS dinilai layak menjadi kabupaten percontohan antikorupsi. Namun, KPK mengingatkan bahwa nilai tinggi bukan jaminan daerah terbebas dari praktik korupsi.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK sekaligus Ketua Tim Penilai, Kunto Ariawan, menegaskan bahwa capaian tersebut justru menjadi awal untuk terus menjaga integritas pemerintahan.

"Alhamdulillah, skornya mencapai 97,85. Artinya, HSS bisa menjadi percontohan antikorupsi. Harapannya, ini menjadi titik awal yang harus terus dijaga," ujarnya.

Advertisement

Kunto juga berharap masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar kasus korupsi tidak terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Seleksi dari 514 Kabupaten/Kota

Kunto menjelaskan, proses pemilihan calon daerah percontohan antikorupsi telah berlangsung sejak awal tahun.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, KPK melakukan seleksi menggunakan sejumlah indikator. Di antaranya Survei Penilaian Integritas (SPI), Monitoring Center for Prevention (MCP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta tingkat kematangan UKPPC.

KPK juga mempertimbangkan informasi dari aparat penegak hukum setempat mengenai riwayat kasus korupsi di daerah kandidat.

Advertisement

Artikel Terkait

Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab HSS Harus Cari Cara Dongkrak Pendapatan

Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab HSS Harus Cari Cara Dongkrak Pendapatan

Dana transfer pusat dipangkas, Pemkab HSS didorong mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani warga dan mengganggu layanan publik.

Sasar Tiga Persoalan di Kawasan Rawa HSS, Ini yang Dilakukan Pemkab 

Sasar Tiga Persoalan di Kawasan Rawa HSS, Ini yang Dilakukan Pemkab 

DistanPP HSS mengembangkan inovasi Si Tangguh Lebak untuk mengoptimalkan lahan rawa, meningkatkan produktivitas padi

Karhutla Picu Kerugian Petani di HSS, Pemkab Upayakan Bantuan Pemulihan Lahan

Karhutla Picu Kerugian Petani di HSS, Pemkab Upayakan Bantuan Pemulihan Lahan

Karhutla merugikan petani semangka di HSS. Pemkab mengupayakan bantuan bibit, sarana produksi, dan asam humat untuk memulihkan lahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer