RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai membenahi tata kelola data kependudukan.
Selain mempercepat penggunaan KTP digital, sistem keamanan data warga juga diperkuat melalui standar internasional.
Langkah tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar, Rabu (13/5/2026)
Menurut Syarifuddin, data kependudukan menjadi pondasi utama dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah membutuhkan data yang akurat terkait jumlah penduduk, persebaran wilayah, usia, pendidikan, pekerjaan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Data ini penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan yang optimal akan mempercepat proses birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Disdukcapil Kalsel kini memfokuskan percepatan aktivasi IKD di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. “Ketersediaan data yang akurat dan penggunaan yang optimal sejatinya untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kalsel Dewi Fuziarti mengatakan rakor tersebut menjadi forum sinkronisasi kebijakan pusat dengan implementasi daerah terkait tata kelola data kependudukan terbaru.
