ASN WFH Tiap Jumat, Berpotensi jadi Libur Terselubung
MARTAPURA - Pemkab Banjar tidak serta-merta menolak kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, pemerintah daerah juga tak ingin kebijakan itu berubah menjadi celah liburan terselubung.
Pemkab Banjar pun belum menerbitkan surat edaran (SE) turunan sebagai tindak lanjut atas SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Pemkab memilih lebih dulu menyiapkan “rem pengaman” agar pelaksanaan WFH tetap berjalan dalam koridor disiplin, produktivitas, dan pelayanan publik. Kepala Bagian Organisasi Setda Banjar Santi Nurlaela mengatakan, SE dari pemerintah pusat memang sudah diterima.
Namun, pemkab masih akan membahas lebih dulu aturan teknis pelaksanaannya. “SE tersebut memang sudah kami terima. Namun saat ini kami masih belum mengeluarkan SE turunan untuk tindak lanjut dari instruksi tersebut,” ujarnya, Rabu (1/4) sore.
Menurutnya, Pemkab Banjar akan lebih dulu menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan pola penerapan WFH yang sesuai dengan kebutuhan daerah. “Kami masih akan rakor dulu terkait penetapan SE untuk tindak lanjutnya,” katanya.
Sementara, Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, menyatakan pihaknya menunggu arahan resmi dari Kemendagri. Hal serupa disampaikan Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU). Sekda HSU, Adi Lesmana, menegaskan WFH hanya berlaku bagi ASN dengan tugas administratif, sementara pelayanan publik tetap berjalan normal. “Untuk pelayanan publik tidak ada WFH, tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya, Rabu (1/4).
Pemkab Tabalong juga tengah mempelajari surat edaran tersebut. Bupati Muhammad Noor Rifani menekankan perlunya rumusan tepat agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Ia menambahkan, ASN Tabalong sudah terbiasa bekerja dengan teknologi sejak pandemi Covid-19.
Di Kotabaru, Sekda Eka Saprudin menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah. Kajian mendalam dilakukan agar penerapan WFH tetap sinkron dengan kebutuhan daerah. “Pesan saya, jangan sampai WFH menurunkan motivasi dan kinerja ASN,” ujarnya.
Sejumlah ASN menyambut positif kebijakan ini. Mereka menilai WFH dapat meningkatkan fleksibilitas kerja dan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. Namun, aturan teknis yang jelas tetap diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan.
Di Tapin, Bupati Yamani menegaskan kesiapan daerahnya. “Kami siap melaksanakan WFH, karena sudah berpengalaman saat pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
