Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, mengapresiasi langkah penutupan sementara tersebut setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.
Dua dapur yang tutup sementara yakni SPPG Pantai Batung dan SPPG Banua Jingah.
“Kami mengapresiasi kebijakan penutupan sementara dua dapur SPPG. Ini menandakan bahwa keluhan masyarakat diperhatikan,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Meski demikian, ia menegaskan program MBG pada prinsipnya merupakan program yang baik karena bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak.
Namun, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
Komisi I DPRD HST juga menyoroti sejumlah temuan di lapangan terkait kualitas bahan makanan yang didistribusikan kepada sekolah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya telur dalam kondisi pecah yang tetap didistribusikan untuk konsumsi beberapa hari ke depan.
“Ada telur yang kondisinya pecah, sementara itu diperuntukkan untuk konsumsi beberapa hari ke depan. Siapa yang bisa menjamin telur dalam keadaan rusak itu tidak terkontaminasi bakteri berbahaya? Ini tentu sangat berisiko bagi kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan mekanisme distribusi bahan makanan yang dikirim untuk beberapa hari sekaligus, padahal biaya pengantaran diketahui telah dianggarkan setiap hari.
“Setahu kami biaya pengantaran sudah dianggarkan per hari. Mengapa justru diantar untuk beberapa hari ke depan? Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD HST berencana mengundang seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pekan depan untuk memberikan klarifikasi atas berbagai keluhan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga bertujuan mencocokkan informasi yang beredar dengan hasil evaluasi lapangan yang telah dilakukan oleh DPRD.
“Kami akan mengundang seluruh pengelola SPPG untuk mendengar klarifikasi langsung. Ini menjadi perhatian serius kami agar program yang baik ini tidak justru berdampak buruk pada anak-anak,” jelas Yajid.
Komisi I DPRD HST menegaskan akan terus melakukan monitoring rutin ke sekolah-sekolah dan dapur SPPG guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi siswa.
“Kami akan fokus melakukan monitoring rutin ke sekolah dan SPPG untuk memastikan pengelolaannya sesuai ketentuan. Ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
