BARABAI - Koordinator SPPG Hulu Sungai Tengah (HST), Sadilah, menegaskan bahwa langkah pemberhentian operasional sementara salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah HST merupakan bentuk komitmen nyata Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperbaiki dan menjaga standar mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sadilah menyampaikan, keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Pihak BGN sebelumnya menerbitkan surat resmi Nomor 605/D.TWS/02/2026 tertanggal 26 Februari 2026 tentang pemberhentian operasional sementara SPPG Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa.
Dalam surat itu dijelaskan, penghentian sementara dilakukan menyusul adanya laporan dugaan kejadian menonjol (KM) berupa makanan yang tidak layak dikonsumsi serta pemberitaan viral di masyarakat.
Hasil investigasi singkat di lapangan juga menemukan adanya makanan MBG yang didistribusikan dalam kondisi tidak layak, seperti jeruk benyek dan kentang berlendir.
“Ini merupakan bentuk komitmen nyata BGN guna memperbaiki standar mutu makan bergizi gratis (MBG). Kami tentu berterima kasih atas langkah cepat ini demi kebaikan bersama,” ujar Sadilah, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, langkah tegas tersebut justru menjadi momentum evaluasi agar pelayanan MBG di HST ke depan semakin baik, profesional, dan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengelolaan Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Sadilah menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh proses investigasi dan pembenahan yang dilakukan, sehingga operasional dapat kembali berjalan setelah dinyatakan memenuhi standar.
Sebelumnya Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Gusti Rosyadi Elmi sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan sejumlah dapur MBG di HST. "Dapur MBG rasanya lebih berorientasi pada bisnis ketimbang kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan agar seluruh pengelola dapur MBG benar-benar menjalankan program ini sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi, bukan sekadar mencari keuntungan.
Pemerintah daerah pun berharap, evaluasi menyeluruh ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola MBG di HST sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal.
