Tidak banyak daerah yang punya kisah seperti Banjarbaru. Kota yang kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini pernah memegang rekor nasional sebagai kota administratif (Kotif) terlama di Indonesia.
Kota berjuluk “Kota Idaman” ini menyandang 23 tahun lamanya sebagai kota administratif, sebelum naik status jadi kotamadya pada 1999.
Banjarbaru lahir dari mimpi besar dr Murjani, Gubernur Kalimantan periode 1950–1953. Ia ingin membangun ibu kota provinsi yang baru, menggantikan Banjarmasin.
Tahun 1953, pembangunan dimulai. Perancangnya, arsitek Belanda D.A.W. Van der Pijl, menata Banjarbaru ala kota taman yang saat itu populer di Eropa yang lengkap dengan kantor pemerintahan, rumah sakit, drainase, jalan, hingga permukiman. Namun, pemekaran Kalimantan menjadi empat provinsi pada 1957–1958 membuat rencana itu kandas.
Dosen FKIP Unlam Banjarmasin, Profesor Ersis Warmansyah Abbas menyampaikan, ketika dr Murjani digantikan RTA Milono sebagai gubernur, pembangunan tetap dilanjutkan. Bahkan Milono secara resmi mengusulkan Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan kepada pemerintah pusat pada 9 Juli 1954.
“Rupanya Pemerintah Pusat belum tergugah. Sampai Milono digantikan Syarkawi, dan H Maksid kemudian Aberani Sulaiman menjadi gubernur, perjuangan tidak sunyi-sunyinya,” tulis Ersis, dikutip dari Wikipedia Indonesia.
Desakan dari DPRD Tingkat I Kalsel dan pembentukan Kecamatan Banjarbaru yang mencakup 7 desa juga bagian dari langkah memperkuat posisi Banjarbaru sebagai calon ibu kota. Mulai dari Desa Landasan Ulin, Desa Guntung Payung, Desa Loktabat, Desa Banjarbaru, Desa Sei Ulin/Sei Besar, Desa Cempaka dan Desa Bangkal. Peningkatan status Kecamatan dengan kampung-kampung di sekitarnya tersebut bertujuan dalam rangka pemindahan ibu kota Kalsel tersebut.
“Pada saat itu penduduk ketujuh desa tersebut kurang lebih 25.000 jiwa. Itu dapat dikatakan, Banjarbaru yang dicalonkan sebagai ibu kota Kalimantan Selatan setelah gagal betul-betul dimulai dari awal,” jelas Ersis Warmansyah Abbas.
Walau saat itu gagal menjadi ibu kota Provinsi Kalsel yang baru, DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 27 Juli 1964, serta mengizinkan Gubernur Kalsel membentuk panitia khusus.
Panitia tersebut ditugaskan untuk mengumpul data-data yang sesuai untuk meningkatkan Kecamatan Banjarbaru menjadi daerah tingkat II Kotapraja (sekarang kotamadya).
Puncaknya, 17 Agustus 1968, Banjarbaru resmi menjadi Kota Administratif. Status ini membuat Banjarbaru diurus langsung Pemprov Kalsel dengan tujuan mempermudah pembinaan menuju kotamadya. Tapi, jalan menuju perubahan status itu teramat panjang: butuh 23 tahun dan 10 wali kota administratif sebelum Banjarbaru naik kelas.
Baru pada 27 April 1999, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid melantik Akhmad Fakhrulli sebagai Pj Wali Kota Banjarbaru. Status pun resmi berubah menjadi kotamadya.
Rudy Resnawan menjadi wali kota definitif pertama pada April 2000. Perjuangan menjadi ibu kota provinsi baru benar-benar tuntas pada 15 Februari 2022, saat DPR RI mengesahkan UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
Mimpi dr Murjani yang tertunda hampir tujuh dekade akhirnya jadi kenyataan. Jejak sejarah panjang itu menjadi kebanggaan warga Banjarbaru.
Kota ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga simbol keteguhan dan kesabaran membangun mimpi.
Timeline Perjalanan Banjarbaru
1953 – Gubernur Kalimantan dr Murjani menggagas kota baru pengganti Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi. Konsepnya: kota taman karya arsitek Belanda D.A.W. van der Pijl.
1957–1958 – Pemekaran Provinsi Kalimantan menjadi empat provinsi, rencana pemindahan ibu kota tertunda.
1960–1968 – Sejumlah gubernur mendorong Banjarbaru jadi kotamadya. Mendagri Dr Sumarno meninjau langsung dan menilai layak.
17 Agustus 1968 – Banjarbaru ditetapkan sebagai Kota Administratif melalui SK Mendagri. Dipimpin langsung Pemprov Kalsel dengan tiga kecamatan: Banjarbaru, Landasan Ulin, dan Cempaka.
1968–1999 – 10 Wali Kota Administratif silih berganti memimpin, Banjarbaru bertahan 23 tahun di status Kotif (rekor nasional).
27 April 1999 – Banjarbaru naik status menjadi Kotamadya. Akhmad Fakhrulli dilantik sebagai Pj Wali Kota oleh Mendagri Syarwan Hamid.
2000 – Rudy Resnawan menjadi Wali Kota definitif pertama.
2005 – Gubernur Kalsel Rudy Arifin mencanangkan pemindahan pusat pemerintahan provinsi ke Banjarbaru. Gunung Upih dipilih sebagai kawasan perkantoran.
2010–2020 – Pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Gunung Upih terus berjalan bertahap.
15 Februari 2022 – DPR RI mengesahkan UU Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi. Mimpi 69 tahun dr Murjani resmi terwujud.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief