RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Kepadatan lalu lintas di Jalan Rahayu dan Jalan Pembina IV yang menjadi jalur alternatif karena amblesnya Jalan Veteran di Sungai Lulut semakin dikeluhkan warga. Pemerintah Kota Banjarmasin didesak segera mengambil langkah untuk mengatasi kemacetan yang terjadi hampir setiap hari.
Ketua Kompleks Bumi Intan Rahayu Berkah, Dedy Koco Susilo mengatakan kondisi tersebut sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Ia meminta pemerintah segera melakukan pelebaran jalan dan jembatan agar arus kendaraan kembali lancar. "Kemacetan ini sudah sangat mengganggu. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata, karena kondisi ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya, Kamis (23/7).
Titik kemacetan terparah terjadi di Jembatan Pembina IV, tepatnya di sekitar SMPN 30 Banjarmasin. Lebar jembatan yang terbatas membuat kendaraan roda empat harus melintas secara bergantian dari dua arah.
Sementara itu, perilaku sebagian pengendara roda dua yang tetap memaksakan masuk dari dua sisi turut memperpanjang antrean kendaraan.
"Jembatan ini menjadi titik penyempitan arus atau bottleneck. Mobil harus bergantian melintas, sementara motor yang saling berebut jalur membuat kemacetan semakin parah," kata Dedy.
Berdasarkan pantauan warga, kepadatan terjadi hampir setiap hari. Terutama pada jam sibuk. Sekitar pukul 07.00 WITA, saat warga berangkat sekolah dan bekerja. Pukul 14.00–15.00 WITA, saat pulang sekolah. Sekitar pukul 18.00 WITA, ketika aktivitas masyarakat meningkat.
Kemacetan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga dikhawatirkan mengganggu akses kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. "Kalau kendaraan darurat harus melintas saat kondisi macet, tentu sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat," tegasnya.
Warga meminta Pemko Banjarmasin segera melakukan kajian teknis pelebaran Jalan Pembina IV dan Jembatan Pembina IV. Selain itu, penataan lalu lintas, penertiban parkir di badan jalan, serta percepatan penanganan ambles Jalan Sungai Lulut juga dinilai perlu dilakukan.
Menurut Dedy, pemerintah tidak cukup hanya fokus memperbaiki lokasi ambles. Tapi, juga harus memperkuat jalur alternatif yang kini menanggung beban kendaraan lebih besar.
Ia menilai pelebaran jalan masih memungkinkan dilakukan tanpa pembebasan lahan secara menyeluruh. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pengembalian batas tanah sesuai patok aset pemerintah. "Tidak harus langsung pembebasan lahan. Bisa dimulai dengan pengembalian batas tanah sesuai aset yang sudah dimiliki pemerintah," jelasnya.
Selain pelebaran jembatan, ia juga meminta Bappelitbangda melakukan kajian tata ruang kawasan agar persoalan kemacetan tidak terus berulang.
Dedy berharap Pemko Banjarmasin dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, Dinas Perhubungan, BPJN, serta kepolisian untuk menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang. "Ini bukan hanya persoalan macet, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan hak masyarakat mendapatkan infrastruktur yang layak," pungkasnya. (lan/az/dye)
Editor : Arief