RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU - Perubahan gaya komunikasi publik di Pemerintah Kota Banjarbaru yang mulai membatasi penggunaan foto pimpinan daerah bukan tanpa alasan.
Kabid Komunikasi pada Dinas Kominfo Kota Banjarbaru, Ahmad Mawardi menegaskan, kebijakan ini diambil untuk merespons tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah.
"Masyarakat sekarang ingin melihat hasil kerja dan pelayanan yang nyata, bukan sekadar pencitraan," tegasnya.
Menurut Mawardi, tujuan utama dari pergeseran ini adalah menciptakan komunikasi publik yang lebih profesional, efisien, dan netral.
Dengan meniadakan dominasi foto pejabat pada media luar ruang, pihaknya ingin memastikan bahwa informasi pelayanan masyarakat menjadi menu utama yang sampai ke publik.
Ia menambahkan, manfaat langsung dari kebijakan ini adalah agar masyarakat bisa lebih fokus pada isi pesan dan capaian program pemerintah.
"Kami ingin mengurangi kesan politisasi atau personal branding yang menggunakan fasilitas dan media pemerintah. Ini murni untuk membangun city branding yang lebih kuat," imbuhnya.
Secara jangka panjang, Mawardi memproyeksikan perubahan ini akan membawa budaya desain pemerintahan menjadi lebih modern, adaptif, dan tidak kaku.
Langkah ini dianggap sebagai peluang besar untuk melahirkan identitas visual kota yang konsisten. "Ini adalah upaya mendukung citra Banjarbaru sebagai kota kreatif yang berbasis inovasi komunikasi publik. Identitas visual yang kuat akan lahir jika kita berani meninggalkan pola lama," jelas Mawardi.
Menariknya, kebijakan ini juga menyentuh aspek pengelolaan keuangan daerah. Mawardi menyebutkan bahwa anggaran komunikasi publik kini bisa dialokasikan secara lebih tepat sasaran.
Fokus penggunaan dana akan dialihkan pada peningkatan kualitas informasi dan pelayanan. "Jadi, nilai manfaat anggarannya menjadi lebih terasa langsung bagi publik. Dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan visual pejabat," tuturnya.
Kebijakan ini memang menyimpan potensi penghematan anggaran yang signifikan. Sebab, biaya cetak ulang baliho dan pemeliharaan reklame setiap kali ada pergantian momentum atau pejabat baru menelan biaya yang tidak sedikit dari APBD.
Dengan menggunakan desain berbasis logo institusi, materi sosialisasi menjadi lebih long-lasting (tahan lama) dan tidak cepat kedaluwarsa.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief