Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa perempuan di Kota Idaman kini semakin mendapat ruang untuk berperan dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.
Hal tersebut, kata Lisa, tercermin dari diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Menurut orang nomor satu di Banjarbaru itu, saat ini perempuan telah menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintahan maupun lembaga lainnya.
Kondisi tersebut juga didukung keberadaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang aktif memastikan perspektif gender masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis sangat terbuka lebar melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Lisa.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terus mendorong keterwakilan perempuan, baik di birokrasi maupun lembaga strategis lainnya. Langkah ini diharapkan mampu membuka ruang bagi perempuan lain untuk berani tampil dan berkembang.
Meski demikian, Lisa mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Salah satunya adalah beban ganda yang dialami perempuan antara mengejar karier dan tanggung jawab mengurus keluarga.
Selain itu, masih terdapat stereotip gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Tantangan lain adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti modal, pelatihan, hingga jaringan profesional yang selama ini cenderung didominasi laki-laki.
“Ini menjadi perhatian bersama agar perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang,” katanya.
Selain mendorong peran perempuan dalam pembangunan, Pemko Banjarbaru juga memberi perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Lisa menyebutkan, pada awal masa kepemimpinannya pemerintah telah meluncurkan Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai bagian dari upaya membangun kota yang aman dan ramah bagi semua.
Data hingga pertengahan 2025 menunjukkan terdapat 34 kasus kekerasan terhadap perempuan di Banjarbaru. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai pusat pelaporan sekaligus fasilitas pendampingan bagi korban.
“Visi kami adalah mewujudkan Banjarbaru sebagai kota yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak-anak,” tegasnya.
Ia berharap perempuan Banjarbaru terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pengembangan keahlian. Dengan begitu, perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Perempuan jangan ragu mengambil peran sebagai pemimpin demi pembangunan yang lebih adil bagi semua,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno