BANJARMASIN – Target pendapatan asli daerah (PAD) di APBD Perubahan 2025 naik signikan. Dari Rp520 miliar menjadi Rp575 miliar.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Muhammad Syahid menyebutkan sampai Mei 2025 realisasi PAD baru mencapai Rp183 miliar atau 35,27 persen dari target.
"Rp575 miliar itu target total dari seluruh sumber PAD, bukan hanya dari pajak. Tapi tetap, pajak makanan dan minuman masih menjadi penyumbang terbesar," ujar Syahid, Rabu (16/7).
Untuk mencapai target itu, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah memperketat pengawasan di lapangan.
"Petugas kami bisa saja tiba-tiba datang dan makan, lalu meminta struk. Ini bagian dari pengawasan," ucapnya.
Pemko juga pernah menggulirkan program undian untuk memotivasi wajib pajak. Namun program ini hanya digelar pada momen tertentu.
"Kita harus bijak karena dinas ini bertugas menambah pemasukan, bukan sebaliknya," tambahnya.
Tantangan lain, lanjut Syahid, datang dari wajib pajak yang membandel. Tak sedikit rumah makan dan tempat hiburan malam (THM) yang tidak menggunakan tapping box sesuai aturan.
"Sudah ada yang kita panggil, bahkan sampai dibawa ke kejaksaan. Tapi kewenangan kami hanya sebatas pengawasan dan menandai bahwa mereka tidak taat," tegasnya.
Ia mengakui masih banyak wajib pajak bandel yang enggan membayar pajak. "Termasuk pajak reklame dan warung makan. Masih ada saja yang tidak mau patuh," pungkas Syahid.
Di bagian lain, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini menilai realisasi PAD masih bisa digenjot.
"Kita berharap angka itu tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak potensi yang bisa digali BPKPAD," ujarnya.
Menurutnya, salah satu instrumen penting untuk mendukung transparansi pemungutan pajak adalah penggunaan tapping box. Saat ini BPKPAD sudah memiliki sekitar 600 unit, namun idealnya dibutuhkan 800 unit untuk menjangkau seluruh wajib pajak.
"Dengan tapping box, wajib pajak tak bisa sembunyi. Semua transaksi terekam. Ini juga bisa meminimalkan kebocoran," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemko pengawas di titik-titik strategis. Ia memastikan dewan siap memberikan dukungan anggaran untuk tugas tersebut.
"Kalau untuk mengantisipasi kebocoran perlu SDM di lapangan, dewan pasti mendukung. Karena ini demi optimalisasi PAD yang nanti dikembalikan ke masyarakat lewat pembangunan," tutupnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief