“Hasilnya sudah ditindaklanjuti, sudah kita surati ke Kemendagri melalui Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional Kalimantan, Insyaallah akan ada pembinaan oleh Kemendagri kepada produsennya,” kata Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar belum lama tadi.
Tezar yang diwawancarai usai pertemuan dengan DPRD Kota Banjarmasin, berjanji tetap akan turun ke lapangan memantau peredaran minyak goreng bersubsidi di pasaran.
Pihaknya tidak ingin hal ini terus berulang, sebab yang dirugikan adalah masyarakat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Disperdagin akan kembali turun ke lapangan, karena pada prinsipnya pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik,” cetus Tezar.
Terpisah, kurang Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Faisal Hariyadi melihat kasus kurang takaran pada minyak goreng bersubsidi ini bukan tidak mungkin terjadi terhadap komoditi lainnya, seperti beras dan gula.
“Komiditi ini menjadi primadona masyarakat, bisa saja takaran atau timbangannya kurang yang dijual di pasaran,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Karena itu, dia meminta Disperdagin agar meningkatkan pengawasan. Rutin menggelar operasi ke toko-toko yang menjual komoditi tersebut. “Pasca lebaran dapat ditingkatkan lagi pengawasannya,” pinta Faisal.
Diwartakan sebelumnya, Ramadan lalu Disperdagin Kota Banjarmasin mengambil sampel MinyaKita di dua lokasi, Jalan Cemara dan Jalan Perumnas.
Di kawasan pertama, dari 450 produk kemasan bantal yang diperiksa, dari 50 sampel yang diuji, hanya satu sampel yang memenuhi takaran normal. Di kawasan kedua, dari 3.120 produk kemasan botol, lagi-lagi hanya satu sampel yang sesuai.
Editor : Sutrisno