Dalam wawancara nyaris selama 4 jam, Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tujuh jurnalis senior. Sayangnya, terkadang jawabannya nggak nyambung.
********
AHAD (6/4) lalu, Prabowo mengundang tujuh jurnalis senior ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Mereka adalah Pemimpin Redaksi (Pemred) Detik Alfito Deannova Ginting, Pemred TV One Lalu Mara Satriawangsa, Pemred Kompas Sutta Dharmasaputra, Pemred SCTV dan Indosiar Retno Pinasti, Pemred IDN Times Uni Lubis, founder Narasi Najwa Shihab, dan news anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator.
Seperti yang diduga, tidak mungkin Prabowo mengundang Tempo atau The Jakarta Post.
Terlepas dari itu, interview on the record bersama kepala negara berdurasi tiga jam lebih itu mencetak rekor.
Bagi banyak orang, ini bukti bahwa Prabowo tidak anti kritik. Ia terbuka pada wartawan. Dan Ketua Umum Partai Gerindra itu seorang intelektual yang senang berdiskusi.
Namun, tak sedikit pula yang mengaku kecewa setelah menyimak wawancara itu. Netizen mengatakan, jawaban Prabowo "muter-muter". Pesan yang pengin disampaikan tidak jelas. Atau justru luput dari konteks pertanyaan.
Ada pula yang menyayangkan karena Prabowo hobi sekali menyebut-nyebut "antek asing".
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bahkan meminta agar pola wawancara seperti ini dihentikan.
Sebab ia khawatir, wawancara semacam ini akan ditiru para kepala daerah. Gubernur, bupati, atau wali kota hanya bersedia diwawancara segelintir media lokal.
"Media itu tidak perlu undangan. Buka akses seluasnya. Dan jangan dibatasi," kata Ninik, Kamis (10/4).
Menurut kamu, bagaimana gaya komunikasi Presiden dalam wawancara itu? Apakah Prabowo sudah cukup blak-blakan?
Tidak Menyentuh Isu Penting
Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Adela Ardianti Wijaya menilai langkah Prabowo membuka diri kepada media patut diapresiasi.
Namun, ia mengaku bosan dengan gaya komunikasi sang presiden. "Banyak jawaban beliau yang hanya mengulang. Terkesan kurang bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Bahkan, beliau lebih sering membantah daripada menjelaskan," kata dara 18 tahun tersebut kepada Radar Banjarmasin, Jumat (11/4).
Adela juga menyayangkan absennya pembahasan isu-isu krusial seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam wawancara tersebut.
Padahal, menurutnya, publik sangat menantikan tanggapan presiden terkait isu penting ini.
"Sepertinya ini lebih untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri, agar terlihat seperti menjawab keresahan masyarakat. Tapi hasilnya tidak memuaskan," imbuhnya.
Selain itu, Adela sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, yang mengkritik pola wawancara eksklusif semacam ini.
Ia khawatir, kebiasaan membatasi akses media hanya pada segelintir jurnalis akan ditiru oleh kepala daerah lainnya, seperti gubernur atau bupati.
"Tapi mungkin juga kita harus berbaik sangka. Bisa jadi ini karena keterbatasan sumber daya atau kapasitas pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya kepada media. Makanya hanya tujuh jurnalis yang dianggap sebagai perwakilan," tuturnya.
Kurangnya Sense of Crisis
Mahasiswi FISIP ULM lain, Asri Alkirani turut memberikan kritik terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara tersebut.
Menurutnya, banyak jawaban Presiden Prabowo yang terkesan berputar-putar dan tidak langsung menjawab inti pertanyaan. Hal ini, kata dia, membuat pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang jelas dan cenderung membingungkan publik.
"Dari wawancara ini terlihat sense of crisis beliau kurang. Presiden tampak tidak memahami substansi dari permasalahan yang ada. Sebaliknya, beliau lebih sering menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebenarnya tidak relevan dengan konteks pertanyaan,” ujar perempuan 23 tahun itu.
Alhasil, masyarakat yang menantikan kejelasan dari pemimpin negara justru merasa kebingungan dengan jawaban yang tidak fokus.
Meski demikian, Asri tetap memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo yang membuka diri kepada media. "Upaya ini patut dihargai sebagai langkah untuk lebih transparan dan mendekatkan diri kepada masyarakat," ujarnya.
Sayang Tempo Tak Diundang
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Muhammad Raihan Budiman merasa masyarakat dibuat kecewa karena wawancara tersebut tidak melibatkan media-media kritis seperti Tempo.
Selain itu, jawaban Presiden cenderung berputar-putar tanpa benar-benar menjawab keresahan publik.
"Setelah berbagai kemelut yang terjadi selama enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat membutuhkan jawaban yang menenangkan. Namun, yang disampaikan justru defensif dan terkesan 'mencuci tangan'. Contoh ketika ditanya tentang transparansi draf RUU TNI beliau hanya menjawab, 'kan ada wakil rakyat,'" ujar Raihan.
Raihan juga menyoroti jawaban Presiden yang tidak konkret terkait isu-isu penting seperti janji memperbanyak lapangan kerja.
Alih-alih memberikan solusi nyata, Presiden hanya mengatakan, "Saya yakin sebentar lagi cukup banyak," sebuah jawaban yang dianggap tidak meyakinkan.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik program MBG yang kerap dijadikan andalan Presiden untuk menjawab berbagai pertanyaan, bahkan yang tidak relevan.
"Misalnya, ketika ditanya tentang pembangunan infrastruktur di Papua, beliau malah menekankan pentingnya MBG gratis. Jawabannya tidak nyambung," ungkap Raihan.
Padahal, MBG menyedot anggaran besar dan justru memaksa efisiensi ketat (kalau tidak mau disebut serampangan).
"Dari jawaban-jawaban tersebut, rakyat Indonesia seharusnya bisa menilai kualitas kepemimpinan beliau. Diskusi ini, yang seharusnya menjadi momen untuk meredakan kekhawatiran publik, justru membuat masyarakat semakin pesimis dengan masa depan bangsa," pungkas pemuda 22 tahun tersebut.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief