RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mendapat perhatian serius DPRD setempat.
Ketua DPRD HSU H. Fadillah bersama sejumlah anggota dewan mendampingi Bupati H. Sahrujani melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) RI di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD HSU meminta penyaluran solar bersubsidi diperluas. Saat ini, penyaluran solar subsidi disebut hanya tersedia di dua SPBU yang berada di wilayah perbatasan kabupaten.
Dewan mendorong agar SPBU yang berada di tengah wilayah HSU juga mendapat kesempatan menjadi penyalur solar bersubsidi.
Warga Harus Menempuh Jarak Jauh
Ketua DPRD HSU H. Fadillah mengatakan, pola penyaluran saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Sejumlah warga dari kecamatan tertentu harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi.
“Penyaluran solar subsidi di HSU saat ini hanya tersedia di dua SPBU. Kami bersama masyarakat berharap ada ruang bagi SPBU yang berada di tengah wilayah Kabupaten HSU untuk dapat menyalurkan solar subsidi,” ujar Fadillah, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, penambahan penyalur dapat menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan akses BBM bersubsidi kepada masyarakat.
Dengan akses yang lebih dekat, warga tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu tambahan hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan bagi aktivitas transportasi maupun ekonomi.
Penyalur Pertalite Juga Disorot
Selain solar, DPRD HSU turut menyoroti penyaluran BBM jenis Pertalite.
Fadillah meminta BPH Migas menindak penyalur yang dalam pelaksanaannya ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kami berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu secepatnya, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pengawasan tersebut dilakukan bersama Pemkab HSU untuk mencari solusi atas persoalan distribusi BBM bersubsidi yang dirasakan masyarakat.
Danau Panggang dan Paminggir Jadi Sorotan
Dalam audiensi, Bupati HSU H. Sahrujani secara khusus menyampaikan kondisi masyarakat di wilayah yang memiliki akses relatif jauh dari SPBU, terutama Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir.
Jarak dan keterbatasan penyalur membuat masyarakat di dua wilayah tersebut disebut harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM.
Harga BBM di tingkat masyarakat bahkan dapat mencapai sekitar Rp20 ribu per liter.
“Kami ingin persoalan sulitnya mendapatkan BBM subsidi, khususnya solar, ini tidak terus terjadi di HSU. Kami datang ke sini untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh BBM subsidi,” ujar Sahrujani.
Pemkab HSU sebelumnya juga telah dua kali menyampaikan surat permohonan kepada pihak terkait untuk menambah penyaluran BBM bersubsidi.
Salah satu yang didorong adalah penambahan penyalur solar subsidi pada SPBU yang dinilai memenuhi persyaratan.
“Harapan kami, masyarakat di Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir khususnya dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan BBM,” katanya.
Sopir Truk Ikut Terdampak
Persoalan solar subsidi tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Para sopir truk yang mengandalkan BBM untuk mengangkut logistik dan kebutuhan masyarakat juga menghadapi persoalan serupa.
Ketua Persatuan Bubuhan Supir Truk HSU, Gazali Rahman, berharap SPBU di Desa Keramat mendapat kesempatan menjadi penyalur solar bersubsidi.
“Kalau penyalur solar subsidi di HSU ditambah, tentu akan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini solar subsidi sangat sulit didapat dan harganya juga sangat mahal,” ungkapnya.
BPH Migas: Penambahan Penyalur Masih Berproses
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten II Setda HSU Akhmad Rijani, perwakilan Pertamina Kalimantan Selatan, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, Satgas Penyediaan dan Pendistribusian BBM HSU, serta perwakilan Persatuan Bubuhan Supir Truk HSU.
Rombongan diterima Direktur BBM BPH Migas bersama Komite BPH Migas dan jajaran.
Komite BPH Migas menjelaskan, persoalan ketersediaan BBM bersubsidi juga menjadi perhatian di sejumlah daerah. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Terkait usulan penambahan penyalur di HSU, BPH Migas menyatakan prosesnya masih berjalan.
“Menindaklanjuti surat dari Bupati HSU, saat ini masih dalam proses untuk penambahan penyaluran tersebut. Bahkan bukan hanya di HSU, penambahan penyalur juga akan dilakukan di daerah-daerah lainnya,” jelasnya.
Barcode Pembelian Juga Diawasi
BPH Migas juga menyebut sejumlah SPBU di HSU telah diberikan sanksi setelah ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM.
Selain memperluas akses penyalur, pengawasan distribusi diperkuat melalui sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi.
Namun, dalam penerapannya masih ditemukan upaya menggandakan barcode.
Ke depan, sistem tersebut direncanakan diperkuat dengan penggunaan PIN agar barcode tidak mudah disalin maupun digandakan.
Bagi DPRD HSU, audiensi dengan BPH Migas menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya mengawal kebutuhan masyarakat.
Penambahan penyalur di wilayah yang lebih mudah dijangkau diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dan para sopir angkutan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap solar bersubsidi.
Editor : Eddy Hardiyanto