RADARBANJARMASIN.JAWAPOS, KOTABARU - Ancaman gagal panen akibat kekeringan ekstrem dan kemarau berkepanjangan mendorong DPRD Kabupaten Kotabaru bergerak ke pemerintah pusat.
Jajaran legislatif Bumi Saijaan mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta beberapa hari lalu. Mereka memperjuangkan bantuan bagi petani yang terdampak krisis air dan kemarau panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah jemput bola untuk menyelamatkan sektor pertanian daerah.
“Kami datang langsung ke Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan dan memperjuangkan bantuan produktif bagi para petani kita. Mengingat Kotabaru memiliki cakupan wilayah yang sangat luas,” ujar Abu kepada Radar Banjarmasin, Kamis (17/9).
Tiga Kecamatan Terancam Gagal Panen
Abu menjelaskan, kunjungan ke Kementan diikuti jajaran pimpinan DPRD, anggota Komisi II, dan staf khusus.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat sangat dibutuhkan karena pertanian menjadi salah satu sektor penyangga pangan di Kalimantan Selatan.
Kabupaten Kotabaru memiliki 22 kecamatan, 198 desa, dan 4 kelurahan. Luas baku lahan pertaniannya mencapai 19.940 hektare.
Namun, potensi pertanian tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat kemarau berkepanjangan.
Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, kekeringan parah melanda sejumlah wilayah selama dua hingga tiga bulan terakhir. Kecamatan Pamukan, Kelumpang, dan Hampang disebut menjadi tiga wilayah yang paling mendesak membutuhkan penanganan.
Abu mengatakan kondisi tersebut membuat petani kesulitan mengairi sawah. Bahkan, ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat turut terdampak.
“Kondisi ini membuat para petani kita terancam gagal panen. Jangankan untuk mengairi sawah, untuk mandi sehari-hari saja susah. Struktur wilayah Kotabaru yang terbagi antara daratan dan pulau semakin memperberat tantangan geografis ini,” tegasnya.
Anggaran Pertanian Terpangkas, Daerah Sulit Bergerak
DPRD Kotabaru menilai persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan cuaca. Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi kendala dalam penanganan dampak kekeringan.
Abu menyoroti pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan dari pemerintah pusat. Ia menyebut hingga 2023 masih terdapat sisa DBH kurang bayar sekitar Rp99 miliar yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru disebut mengalami pemangkasan hingga 40 persen.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki ruang fiskal terbatas untuk menyediakan subsidi maupun bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara mandiri.
“Dinas Pertanian sendiri anggarannya dipangkas sampai 40 persen. Jadi, sangat tidak mungkin bagi daerah untuk menanggung sendiri beban belanja modal dan bantuan stimulan tanpa intervensi pusat,” tambahnya.
DPRD Minta Bantuan Alsintan hingga Program Ketahanan Pangan
Melalui pertemuan dengan Kementan, DPRD Kotabaru meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang paling terdampak kekeringan.
Bantuan yang diharapkan meliputi alat dan mesin pertanian, dukungan produktif bagi kelompok tani, serta program ketahanan pangan.
Abu berharap pemerintah pusat segera merespons kondisi tersebut sebelum kekeringan semakin memperparah kerugian petani dan mengganggu perekonomian masyarakat.
“Kami DPRD berharap pemerintah pusat sigap merespons situasi darurat ini sebelum krisis air dan kekeringan mematikan denyut nadi ekonomi petani di Kotabaru sepenuhnya,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto