RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Pendapatan daerah diproyeksikan turun, sementara kebutuhan belanja masih berada di atas Rp2 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Balangan. Seluruh fraksi menyoroti penurunan pendapatan daerah yang dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,655 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,261 triliun.
Dibandingkan APBD Perubahan 2026, angka belanja tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian sekitar Rp618,07 miliar.
Ketergantungan Tambang Jadi Sorotan
Anggota DPRD Balangan, Wahyudi Azhari, mengatakan tekanan fiskal tersebut tidak terlepas dari struktur pendapatan Balangan yang masih bergantung pada sektor pertambangan batu bara.
“Kita menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat di tahun 2027. Ini adalah imbas langsung dari menurunnya pendapatan transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan, seiring dengan adanya proyeksi penurunan produksi dan keuntungan dari perusahaan tambang,” ujar Wahyudi.
Menurutnya, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang ikut mempersempit kemampuan fiskal daerah.
Tak hanya transfer, DPRD juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rancangan APBD 2027, PAD tercatat mengalami penurunan sebesar 4,85 persen.
Kondisi itu dinilai perlu menjadi momentum bagi Pemkab Balangan untuk mulai memperkuat sumber-sumber pendapatan di luar sektor pertambangan.
PAD Turun, Belanja Tak Terduga Malah Naik
Sorotan lain datang dari rencana kenaikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Di tengah proyeksi pendapatan yang menurun, anggaran BTT justru direncanakan meningkat cukup tajam, dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
Wahyudi meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini ada. Diversifikasi ekonomi dan optimalisasi potensi pendapatan daerah dinilai perlu dipercepat.
“Dengan tren PAD yang menurun ini, Pemda harus segera bergerak mencari sumber-sumber pendapatan baru dan melakukan diversifikasi ekonomi. Optimalisasi retribusi, pajak, dan BUMD harus digenjot, tapi tentu dengan catatan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dewan Minta Belanja Lebih Selektif
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, DPRD meminta Pemkab Balangan menerapkan skala prioritas secara ketat dalam penyusunan belanja 2027.
Efisiensi, kata Wahyudi, harus diarahkan terutama pada belanja operasional birokrasi. Sementara program pelayanan dasar dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tetap menjadi prioritas.
“Efisiensi belanja adalah sebuah keharusan mutlak saat ini. Penghematan harus difokuskan pada belanja operasional birokrasi, sehingga kualitas pelayanan publik dan program-program mendesak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak ikut dikorbankan,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto