RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Batulicin – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta pemerintah segera menganggarkan pengaspalan jalan penghubung Desa Wanasari dan Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, pada APBD Perubahan 2026. Pasalnya, jalan sepanjang 1,5 kilometer tersebut telah mendapat pengerasan permanen melalui APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudarma, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu. Agenda rapat membahas pengambilan keputusan LPj APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7).
"Jika tidak segera diaspal, kami khawatir konstruksi yang ada tergerus air hujan. Kondisi itu berpotensi menimbulkan pemborosan karena harus dibangun kembali," ujar Wayan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut. Meski demikian, Wayan mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa persoalan.
Menurut Wayan, masih terdapat sejumlah temuan material BPK RI. Temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti seluruh SKPD. Ia juga meminta evaluasi terhadap temuan administrasi yang berulang.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,343 triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pelaksanaan program belum optimal.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta TAPD menyusun perencanaan APBD Perubahan 2026 secara matang. Prioritas utama harus diberikan pada kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah SKPD. Kondisi tersebut dinilai bukan bentuk efisiensi. Hal itu justru menunjukkan adanya persoalan pelaksanaan program.
Wayan juga menyoroti realisasi belanja modal APBD 2026. Hingga pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai sekitar 3,80 persen. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai alarm bahaya.
"Jika tidak ada percepatan, SiLPA besar akan terulang. Uang daerah tidak boleh terus menumpuk di perbankan," tegasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyetujui Raperda LPj APBD 2025. Fraksi tersebut meminta seluruh rekomendasi ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Editor : Arif Subekti