RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Anggota DPR RI belakangan tersorot. Peran mereka di tengah mencuatnya sejumlah isu nasional mengundang banyak pertanyaan. Terutama menyusul gerakan demonstrasi di daerah-daerah.
***
Situasi kerap memaksa para demonstran tidak cukup hanya dilayani DPRD. Melainkan, pendemo dari kalangan mahasiswa justru menyasar kehadiran para wakil rakyat yang duduk di Senayan.
Alasannya, posisi DPR RI lebih strategis untuk menyuarakan kehendak masyarakat dari daerah ke tingkat pusat.
Lantas, pertanyaan kerap muncul adalah mengapa yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) setempat tidak ikut menemui massa?
Biasanya, saat masa sidang berlangsung, anggota DPR RI memang diwajibkan berada di Jakarta untuk mengikuti rapat komisi.
Kemudian, sidang paripurna, hingga pembahasan undang-undang. Mereka baru kembali ke daerah saat memasuki masa reses guna menyerap aspirasi masyarakat.
Meski demikian, kondisi ini dipandang kerap menimbulkan jarak antara wakil rakyat dan konstituennya.
Demonstrasi biasanya muncul karena masyarakat ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ketika wakil yang dipilih tidak berada di tempat, muncul kesan yang muncul bahwa suara rakyat kerap hanya didengar pada waktu-waktu tertentu.
Padahal, secara konstitusional, DPR RI merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia.
Tugasnya bukan hanya membuat undang-undang dan menyusun anggaran, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan aspirasi masyarakat benar-benar tersampaikan.
Karena itu, tantangannya bukan sekadar hadir saat reses, melainkan bagaimana komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka kapan pun dibutuhkan.
Menurut kamu, bagaimana seharusnya DPR RI bersikap agar tidak terkesan sulit dicari, terutama di situasi non formal seperti demonstrasi?
Menurut kamu, apakah reses di dapil mereka saja sudah cukup dan tidak perlu turun langsung menghadiri massa aksi?
Bagaimana seharusnya anggota DPR RI memastikan masyarakat tidak khawatir, bahwa mereka benar-benar ada untuk masyarakat yang mereka wakili?
Mahasiswi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (Stihsa Banjarmasin, Rabiatul Adawiyah, berharap anggota DPR RI memiliki pola komunikasi yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI secara langsung tentu menjadi harapan masyarakat.
Namun apabila berhalangan hadir, setidaknya ada perwakilan yang dapat menerima aspirasi sekaligus menjelaskan tindak lanjutnya.
"Yang terpenting masyarakat merasa didengar dan diperhatikan oleh wakil yang mereka pilih," ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Rabiatul menilai masa reses memang menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk bertemu konstituen.
Meski demikian, aspirasi masyarakat tidak selalu muncul pada masa reses.
"Dalam situasi tertentu, terutama ketika ada persoalan yang mendesak, kehadiran atau setidaknya respons langsung dari wakil rakyat akan memberikan keyakinan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar didengar," katanya.
Wanita 23 tahun ini menambahkan, kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI dapat dibangun melalui keterbukaan, konsistensi dan akuntabilitas.
Menurutnya, anggota legislatif perlu rutin menyampaikan informasi mengenai kegiatan, hasil kerja, serta tindak lanjut atas aspirasi yang diterima.
"Dengan komunikasi yang aktif dan transparan, masyarakat bisa melihat bahwa wakil yang mereka pilih tetap menjalankan tugas memperjuangkan kepentingan publik, baik saat berada di daerah maupun ketika bertugas di tingkat nasional," jelasnya.
Di sisi lain, Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Charles Ephreim Pangihutan Aruan, menilai anggota DPR RI, khususnya dari dapil setempat, perlu lebih proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, wakil rakyat tidak cukup hanya mengandalkan agenda reses, tetapi juga harus memiliki inisiatif hadir ketika muncul gejolak kebijakan yang memicu aksi masyarakat.
“Ketika ada aksi demonstrasi dan mereka mengetahui persoalan itu berkembang, seharusnya anggota DPR RI yang datang menemui masyarakat. Itu bukan sekadar pencitraan, tetapi kewajiban paling mendasar sebagai wakil rakyat," singgungnya.
Ia berpendapat, apabila tidak terikat agenda penting seperti rapat paripurna, anggota DPR RI semestinya dapat menyesuaikan agenda lain yang bersifat nonparipurna demi mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di daerah.
Bahkan, jika kehadiran secara langsung tidak memungkinkan, Charles menilai teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alternatif.
Misalnya melalui pertemuan virtual atau video conference untuk berdialog dengan massa aksi sekaligus menyampaikan komitmen mengawal tuntutan masyarakat ke tingkat pusat.
Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih bermakna dibanding sekadar menunggu pelaksanaan reses.
Sebab, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak selalu muncul sesuai jadwal reses, sementara mahasiswa umumnya telah menyiapkan kajian yang dapat menjadi bahan perjuangan di parlemen.
Charles juga menilai fungsi anggota DPR RI tidak berhenti pada mendengar aspirasi. Tuntutan masyarakat, katanya, harus dibawa ke forum resmi seperti rapat komisi, rapat dengar pendapat (RDP), hingga rapat paripurna bersama kementerian terkait sebagai bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan.
Selain itu, ia mendorong anggota DPR RI lebih transparan menyampaikan perkembangan pengawalan aspirasi kepada publik, termasuk melalui media sosial.
Dengan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aspirasi daerah benar-benar diperjuangkan di tingkat nasional.
“Mereka adalah wakil rakyat, bukan semata-mata wakil partai. Karena itu, komunikasi dengan masyarakat harus dibangun secara aktif, konsisten dan mudah diakses agar kepercayaan publik tetap terjaga," pungkas pria 22 tahun ini. (van)
Editor : Arief