RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Amuntai – DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) terus mengawal distribusi solar bersubsidi setelah muncul keluhan dari kalangan sopir truk terkait akses dan ketersediaan bahan bakar tersebut.
Dalam rapat kerja lanjutan bersama pengelola SPBU, Kamis (12/6/2026), DPRD HSU menegaskan pentingnya penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran dan mengutamakan masyarakat lokal HSU.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD HSU Gedung Baru Lantai 2 itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) sehari sebelumnya bersama Persatuan Bubuhan Sopir Truk Hulu Sungai Utara (PBST HSU).
Baca Juga: Sopir Truk HSU Demo DPRD, Tuntut Distribusi Solar Subsidi Dievaluasi
Salah satu usulan yang mencuat dalam RDP adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Solar Bersubsidi.
Ketua DPRD HSU, H Fadilah memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I DPRD HSU, Mawardi. Sejumlah anggota dewan turut hadir bersama perwakilan SPBU Desa Tayur dan SPBU Desa Kaludan Kecil.
Fadilah menegaskan DPRD HSU menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program subsidi Pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Kami mohon jangan dianggap bahwa kami mencari panggung atau mencari muka dalam hal ini. Masyarakat yang datang kepada kami menyampaikan keluh kesahnya, sehingga menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti dan bersama-sama mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, pihak SPBU menyampaikan bahwa pelayanan selama ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, mereka juga mengakui adanya berbagai tantangan dan tekanan dalam penyaluran solar bersubsidi di lapangan.
DPRD HSU kemudian mengingatkan kembali hasil kesepakatan dalam RDP sebelumnya, terutama terkait prioritas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten HSU sebagai sasaran utama subsidi Pemerintah.
Komitmen Prioritaskan Warga HSU
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta rapat. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah perlunya komitmen kuat dari pihak SPBU untuk mengutamakan masyarakat HSU dalam memperoleh solar bersubsidi.
Komitmen tersebut rencananya akan diperkuat melalui surat penegasan teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
DPRD HSU juga menyatakan siap mengawal implementasi kesepakatan tersebut agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Menurut Fadilah, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat, maupun pelaku usaha, sekaligus menjawab berbagai aspirasi terkait distribusi dan ketersediaan solar subsidi.
“Tujuan kita sama, bagaimana solar subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak dan kebutuhan masyarakat HSU dapat terpenuhi,” ujarnya.
Melalui rapat kerja lanjutan ini, DPRD berharap tercipta sinergi antara pemerintah, legislatif, pengelola SPBU, dan masyarakat sehingga distribusi solar bersubsidi di Kabupaten HSU dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan sesuai tujuan program subsidi Pemerintah.
Editor : M. Ramli Arisno