AMUNTAI – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tancap gas membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2025.
Dalam rapat kerja bersama jajaran eksekutif, Senin (20/4/2026), DPRD HSU menyoroti ketidaksinkronan data, hingga mempertanyakan dampak nyata program bagi masyarakat.
Rapat yang digelar di Gedung Baru DPRD HSU itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mawardi, dihadiri anggota dewan serta sejumlah SKPD, mulai dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, PUPR, Perkim-LH, hingga BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah.
Sejak awal, forum langsung menghangat. DPRD HSU menjalankan fungsi pengawasan dengan mencermati laporan kinerja, terutama realisasi anggaran dan capaian program sepanjang 2025.
Namun, temuan di lapangan tak sepenuhnya sejalan dengan laporan di
atas kertas.
Anggota DPRD HSU, Junaidi angkat bicara. Ia mengapresiasi capaian Pemkab HSU, tetapi menggarisbawahi adanya perbedaan data antara laporan tertulis dan paparan dalam rapat.
“Capaian kita apresiasi. Tapi, data yang disampaikan berbeda antara dokumen dan penjelasan. Ini harus disinkronkan agar tidak menimbulkan persepsi berbeda,” tegasnya.
Sorotan itu langsung dijawab Kepala BPKAD Muchtar. Ia menyebut pendapatan daerah 2025 melampaui target, terutama dari transfer pusat dan PAD. Sementara serapan belanja tembus di atas 81,52 persen.
“Proses audit masih berjalan. Ada subkegiatan belum optimal karena penyesuaian kebijakan akuntansi. Dan tidak ada rekomendasi perubahan dari BPK,” jelasnya.
Baca Juga: Pekan Olahraga Kecamatan Amuntai Tengah Resmi Dimulai, Jadi Ajang Adu Gengsi Lintas Instansi
Namun, bagi DPRD HSU, angka bukan segalanya. Anggota DPRD HSU, Budi Lesmana mengingatkan keberhasilan tak cukup diukur dari tinggi rendahnya serapan anggaran.
“Bukan sekadar angka. Yang utama adalah outcome, apa dampaknya bagi masyarakat. Itu yang harus jadi tolok ukur,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Abdul Rahman. Ia menekankan orientasi pelayanan publik harus menjadi roh setiap program Pemerintah.
Baca Juga: Bawa Sabu 23,74 Gram, Mahasiswa Asal Balangan Diciduk di Pinggir Jalan Wilayah Hukum Polres HSU
“Program harus terasa manfaatnya. Pemerintahan yang baik itu hadir lewat dampak nyata,” ujarnya.
Tak hanya mengkritisi, DPRD HSU juga menegaskan perannya dalam memberi rekomendasi strategis. Teddy Suryana mengingatkan agar rekomendasi tidak sekadar formalitas tahunan.
“Jangan hanya jadi dokumen. Kita ingin tahu sejauh mana rekomendasi sebelumnya dijalankan. Harus ada korelasi jelas,” katanya.
Baca Juga: Bawa Sabu 23,74 Gram, Mahasiswa Asal Balangan Diciduk di Pinggir Jalan Wilayah Hukum Polres HSU
Wakil Ketua I DPRD HSU, Mawardi memastikan pihaknya tetap memberi dukungan terhadap program prioritas yang pro rakyat.
“Kami siap dorong program yang berdampak positif. Yang kurang kita benahi, yang baik kita pertahankan,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten HSU, Rahman Heriadi memaparkan rencana peningkatan insentif guru pada 2027, serta berharap dukungan DPRD untuk program tahsin dan tahfidz.
Anggota DPRD HSU, Mukhsin Haita menegaskan Raker ini menjadi kunci pendalaman per komisi agar anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin setiap Rupiah yang dibelanjakan memberi hasil nyata. Di sinilah pentingnya sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah,” katanya.
Rapat kerja ini menegaskan sikap DPRD HSU, pengawasan diperketat, rekomendasi dipertajam. LKPJ 2025 tak sekadar laporan, tetapi pijakan untuk membenahi kinerja eksekutif.
Editor : Fauzan Ridhani