KANDANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPRD HSS) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan didampingi Wakil Ketua II DPRD HSS M Kusasi, Senin (15/9/2025).
Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS, Mardiansyah mengatakan Fraksi PKS mengingatkan agar Pemerintah Daerah tidak hanya mengandalkan Silpa untuk menutupi difisit anggaran, perlu adanya terobosan nyata, yakni lebih fokus pada peningkatan PAD.
“Pembahasan Raperda APBD 2026 agar dilaksanakan dengan secara lebih mendalam, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakyat,” ujarnya.
Jubir Fraksi Nasdem, Rodi Maulidi mengatakan Fraksi Nasdem sangat mendukung dengan tema membangun pondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif sebagai landasan transformasi tersebut.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berdampak terhadap angka kemiskinan dapat dicapai penciptaan lapangan kerja berkualitas, kesetaraan akses yang dimana dapat merangsang perekonomian, memungkinkan untuk keluar dari zona kemiskinan.
Untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter bisa dicapai dengan menyediakan pelatihan dan kesempatan kerja yang mendorong keterampilan dan kemampuan individu. “Meski pendapatan daerah yang mengalami penurunan sebesar 6,58 persen dibanding dengan anggaran APBD tahun anggaran 2025. Diharapkan untuk program pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat tetap terlaksana,” katanya.
Jubir Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani mengatakan Fraksi Partai Golkar memberikan pertanyaan bagaimana langkah konkret Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten HSS di tahun 2026 bisa tercapai sesuai target, tepat sasaran, efektif.
“Serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan,” katanya.
Selanjutnya Jubir Fraksi PKB, M Yurni mempertanyakan kenaikan belanja tidak terduga meningkat 63,38 persen. “Itu nantinya akan dialokasikan kemana,” katanya.
Fraksi PKB menginginkan Pemerintah Daerah menjalankan sesuai dengan tema pembangunan, yang sudah dicanangkan dalam RKPD Kabupaten HSS tahun 2026, yaitu membangun pondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif. sebagai landasan transformasi.
“Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan memberikan solusi untuk nasib mereka karyawan honorer yang tidak terdaftar sebagai PPPK paruh waktu, karena yang kami lihat mereka sudah bekerja lebih dari dua tahun, jangan sampai menambah angka pengangguran di Kabupaten HSS,” harapnya.
Jubir Fraksi PDIP, Muhammad Rizal mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan Kepala Daerah.
“Hal ini kami sampaikan karena masih banyak sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik,” katanya.
Fraksi PDI-Perjuangan juga memberikan saran terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah, dalam hal ini meminta pemerintah untuk dapat menyerap anggaran belanja daerah semaksimal mungkin dengan program peningkatan daya saing sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan daya saing ekonomi yang didukung teknologi informasi. “Serta peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup masyarakat,” tuturnya.
Jubir Fraksi Gerindra, Muhazerachman mengatakan Fraksi Gerindra mencatat perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi secara selektif agar tidak membebani masyarakat dan juga diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan publik-swasta. “Selanjutnya, pemerintah daerah diminta lebih memperjuangkan alokasi transfer dari pusat serta insentif daerah,” katanya.
Fraksi Gerindra juga mendukung lima prioritas pembangunan daerah tahun 2026 serta menegaskan dukungan terhadap arah pembangunan daerah melalui RAPBD TA 2026, dengan catatan bahwa: pendapatan daerah harus ditingkatkan melalui kemandirian fiscal, belanja daerah diarahkan pada kebutuhan prioritas rakyat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
“Serta prioritas pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekeonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan dasar,” tuturnya.
Terakhir Jubir Fraksi PPP-Gelora, Bustami mengatakan, Fraksi PPP-Gelora mengharapkan Pemerintah Kabupaten HSS pada tahun 2026 fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dengan penekanan utama pada pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, memperkuat sektor unggulan, serta pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal.
Dalam upaya ini pengembunan sektor unggulan daerah menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk kesejahteraan kelompok tertentu.
“Kami juga berharap Pemkab HSS memperhatikan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor dasar yang sangat berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang sangat primer dibutuhkan oleh masyarakat kita sendiri,” harapnya.
Editor : Fauzan Ridhani