KPK, KPU Banjar, Harta Calon Bupati, Syaifullah Tamliha, Saidi Mansyur, Martapura, Kabupaten Banjar, Pilkada 2024
ISI BERITA
MARTAPURA – Kekayaan Syaifullah Tamliha ternyata jauh melebihi Saidi Mansyur, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum lama tadi.
Kedua calon bupati di Pilkada Kabupaten Banjar 2024 memiliki akumulasi kekayaan cukup jomplang. Total kekayaan Syaifullah Tamliha sebesar Rp 29,9 miliar. Sementara Saidi Mansyur hanya Rp 5,1 miliar.
KPU Kabupaten Banjar telah menerima LHKPN dari masing-masing calon yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran.
Syaifullah Tamliha sendiri adalah seorang legislator yang telah duduk di kursi legislatif selama dua puluh tahun. Pada 2004 dia menjabat sebagai anggota DPRD Kalsel. Kemudian selama tiga periode di Senayan sebagai anggota DPR-RI.
Selain itu, politisi PPP ini dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di bidang energi.
Sementara Saidi Mansyur adalah bupati petahana di kabupaten Banjar yang mulai menjabat sejak 2021.
Sebelumnya dia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Banjar pada tahun 2014. Setahun menjadi wakil bupati.
Data LHKPN yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Saidi Mansyur mencapai Rp5.100.786.419 dan hutang Rp53.086.000, yang terdiri dari harta bergerak dan tak bergerak.
Untuk harga bergerak adalah mobil tronton Hino 5 unit, mobil Fortuner 1 unit, vespa 1 unit dan motor Scoopy satu unit.
Selain itu, Saidi Mansyur juga menguasai beberapa bidang tanah seluas 500 meter persegi di Kota Banjarbaru, serta tanah seluas 1.802 meter persegi di Kabupaten Banjar.
Sementara Syaifullah Tamliha memiliki total harta kekayaan mencapai Rp25.226.784.872 dan hutang Rp4.698.590.498.
Jumlah kekayaannya didominasi oleh tanah dan bangunan di berbagai kota dan daerah di Kalsel dan Jakarta. Selain itu, Tamliha juga memiliki aset bergerak berupa mobil Toyota Fortuner Jeep, mobil Lexus L570AT, Fortuner dan Mercedes Benze E 400 T.
Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib mengatakan, data LHKPN kedua Calon Bupati Banjar tersebut diserahkan saat mereka mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah beberapa waktu lalu.
Selain rincian mengenai jumlah kekayaan, mereka juga menyerahkan bukti sudah lapor ke KPK sebagai syarat pendaftaran.
“Sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (29/09/2024)
Menurutnya, data LHKPN yang dimasukkan ke KPU tersebut tidak akan dibuka untuk umum seperti data lainnya.
“Karena kewajiban kami (KPU) hanya menerima berkas laporan tanda terima. Terkait rincian jumlahnya itu hanya pendukung,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Helmi