RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Yayasan Sapta Bakti Pendidikan (YSBP) mengambil langkah tegas menyikapi isu miring yang menyeret pelaksanaan Program 1000 Sarjana di Universitas Sapta Mandiri (Univsm).
YSBP menggelar rapat koordinasi (rakor) sekaligus klarifikasi dengan menghadirkan sejumlah pihak di lingkungan kampus. Langkah ini dilakukan untuk meluruskan berbagai informasi yang sebelumnya beredar di media online maupun media sosial.
Isu yang mencuat cukup serius. Mulai dari dugaan penyelewengan dana APBD senilai Rp27 miliar, pembelian sejumlah aset menggunakan anggaran program, hingga kabar ratusan dosen dan karyawan yang disebut belum menerima gaji selama lima bulan.
Tak berhenti di situ, fasilitas kampus juga sempat menjadi sorotan. Salah satunya terkait harga proyektor yang disebut hanya Rp300 ribu.
YSBP: Rp27 Miliar Bukan untuk Univsm
Ketua YSBP, Enrico Vadqi Maulana, mengatakan klarifikasi diperlukan agar informasi yang berkembang tidak menyesatkan masyarakat.
"Kami merasa perlu melakukan klarifikasi atas beberapa pemberitaan yang beredar di media online maupun media sosial sehingga perlu diluruskan. Rakor juga sekaligus meminta penjelasan langsung dari tenaga dosen yang menjadi narasumber," kata Enrico, Selasa (22/9).
Menurut Enrico, informasi mengenai dana Rp27 miliar yang disebut diterima Univsm per semester tidak tepat.
Ia menjelaskan, angka Rp27 miliar merupakan total pagu anggaran dari Pemkab Balangan untuk seluruh perguruan tinggi yang mengikuti Program 1000 Sarjana. Dengan demikian, anggaran tersebut bukan diperuntukkan hanya bagi Univsm.
Aset Dibeli Sebelum Program Digulirkan
YSBP juga membantah tudingan bahwa dana APBD Program 1000 Sarjana digunakan untuk membeli kendaraan dan properti.
Enrico menyebut sejumlah aset yang dipersoalkan telah dibeli pada 2023. Sementara Program 1000 Sarjana baru mulai digulirkan pada 2024.
Artinya, berdasarkan data yang disampaikan pihak yayasan, pembelian aset tersebut dilakukan sebelum program berjalan.
Klarifikasi juga diberikan terkait fasilitas pembelajaran. Pihak kampus menyebut ruang kelas telah dilengkapi pendingin ruangan atau AC.
Sementara proyektor yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran disebut memiliki nilai sekitar Rp1,5 juta, bukan Rp300 ribu seperti informasi yang sebelumnya beredar.
Dosen Cabut Pernyataan
Dalam rakor tersebut, YSBP turut meminta penjelasan dari Muhammad Rais Arifin, dosen tetap Univsm yang sebelumnya menjadi sumber informasi dalam pemberitaan mengenai persoalan tersebut.
Setelah mendengar penjelasan pihak yayasan dan melihat data yang disampaikan, Rais kemudian mengakui sejumlah pernyataannya tidak didukung bukti yang cukup.
Ia secara terbuka mencabut pernyataannya terkait gaji yang disebut belum dibayar selama lima bulan serta angka anggaran Rp27 miliar yang sebelumnya ia sampaikan.
"Saya menyatakan permohonan maaf dengan tulus atas pernyataan saya saat diwawancarai wartawan. Pernyataan saya saat itu tidak memiliki bukti," ujar Rais melalui surat pernyataan tertulis.
Rais juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap menerima konsekuensi apabila kejadian serupa kembali terjadi.
Rektor: Jadi Pelajaran Bersama
Rektor Univsm, Abdul Hamid, berharap persoalan tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh civitas akademika.
Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, terlebih jika pernyataan tersebut menyangkut institusi dan penggunaan anggaran publik.
"Semoga ini jadi pelajaran berharga untuk kita semua agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kalau tidak didukung bukti, karena dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain," tegasnya.
Klarifikasi YSBP ini sekaligus menjadi upaya pihak yayasan dan kampus memberikan penjelasan atas sejumlah informasi yang sebelumnya berkembang di ruang publik terkait pelaksanaan Program 1000 Sarjana di Univsm.
Editor : Eddy Hardiyanto