Bonus demografi yang saat ini dinikmati Indonesia tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan pembangunan, melainkan sebuah peluang yang harus dikapitalisasi melalui kebijakan publik yang tepat. Jika gagal memanfaatkannya, Indonesia berpotensi menghadapi ledakan usia produktif tanpa produktivitas yang justru menjadi beban pembangunan di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Taufik Arbain, M.Si, saat menjadi narasumber pada peringatan Hari Kependudukan Dunia yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Menurut Taufik Arbain, bonus demografi bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan hanya jendela kesempatan (window of opportunity) yang harus diubah menjadi modal ekonomi, modal sosial, modal inovasi, dan modal kepemimpinan bangsa melalui investasi pada kualitas manusia.
"Negara tidak otomatis memperoleh keuntungan hanya karena memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Keuntungan itu hanya lahir apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang mendorong pendidikan berkualitas, kesehatan, peningkatan keterampilan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif," ujarnya alumnus Program Manajemen dan Kebijakan Publik UGM ini.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada fase emas bonus demografi, namun kondisi tersebut tidak berlangsung selamanya. Setelah tahun 2045 Indonesia diproyeksikan mulai memasuki masyarakat menua (aging population), sehingga waktu yang tersedia untuk memanfaatkan bonus demografi semakin terbatas.
Dalam paparannya, Taufik juga menyoroti berbagai paradoks pembangunan nasional. Di tengah melimpahnya penduduk usia produktif, Indonesia masih menghadapi tingginya pengangguran terdidik, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta masih bergantung pada tenaga kerja asing pada sektor-sektor tertentu yang membutuhkan kompetensi tinggi.
"Paradoks inilah yang harus segera diselesaikan. Persoalannya bukan pada jumlah penduduk, tetapi pada kualitas sumber daya manusianya. Termasuk peninjauan menghadirkan tenaga negara asing secara masif karena alasan syarat investasi" tegasnya.
Menurutnya, perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga menjadi tantangan baru yang tidak dapat dihindari. Banyak pekerjaan rutin secara bertahap akan digantikan oleh teknologi, sehingga generasi muda harus dibekali kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, kemampuan berkolaborasi, serta jiwa kewirausahaan agar tetap relevan di pasar kerja masa depan.
Mengubah Paradigma Kelulusan
Ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mengubah paradigma lulusan, dari semata-mata pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator) berbasis inovasi dan teknologi.
Selain itu, Taufik mengingatkan bahwa investasi asing harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional melalui alih teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, serta penciptaan pekerjaan yang berkualitas, bukan justru menggantikan peran tenaga kerja domestik.
Khusus di Kalimantan Selatan, ia menilai dinamika kependudukan antardaerah memerlukan kebijakan yang berbeda-beda. Wilayah dengan angka kelahiran yang masih tinggi memerlukan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas gizi, sedangkan daerah yang mulai mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk perlu mempersiapkan strategi peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas tenaga kerja.
Menutup paparannya, Taufik Arbain menegaskan bahwa Hari Kependudukan Dunia semestinya tidak hanya menjadi momentum memperingati jumlah penduduk, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berinvestasi pada generasi muda.
"Bonus demografi bukan milik negara semata, tetapi milik generasi muda yang diberi kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan memimpin masa depan. Jika Indonesia mampu mengkapitalisasi energi dan kreativitas mereka, bonus demografi akan berubah menjadi bonus peradaban. Namun jika gagal, yang tersisa hanyalah ledakan usia produktif tanpa produktivitas," pungkas Koordinator Pascarsarjana S2 Magister Administrasi Publik Fisip ULM Ini.
Editor : Arif Subekti