RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin - Empat bakal calon Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin saling unjuk gigi. Satu persatu dari menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam tahapan pemilihan rektor (Pilrek) periode 2026-2030.
Olah gagasan dari para kandidat tersaji di Lecture Theater General Building ULM Banjarmasin, Rabu (22/7/2026). Di antara berbagai isu strategis yang mencuat, nasib tunjangan kinerja (tukin) dosen menjadi perhatian bersama. Pasalnya, dalam sesi tanya jawab, muncul kekhawatiran tukin yang selama tiga tahun terakhir diterima dosen ULM tidak lagi dialokasikan mulai 2027.
Kandidat nomor urut 01, Prof Muthia Elma, menilai ketidakpastian tersebut harus dijawab dengan memperkuat kemandirian finansial universitas. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dosen tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Ia menawarkan optimalisasi berbagai aset dan potensi yang dimiliki ULM, mulai dari hasil riset dosen, laboratorium terpadu, hingga layanan konsultasi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru (income generating).
"Kita tidak bisa memaksakan pemerintah menaikkan gaji. Yang bisa kita lakukan adalah memberdayakan hasil-hasil penelitian kampus menjadi sumber pendapatan yang memberi manfaat bagi sivitas akademika," ujarnya.
Muthia juga menilai digitalisasi dan transparansi menjadi kunci pengelolaan universitas.
Salah satunya melalui pembangunan sistem ULM One Data yang menghimpun seluruh aktivitas kerja sama, penelitian, publikasi, hingga inovasi dosen dan mahasiswa dalam satu platform.
Melalui sistem tersebut, dosen yang aktif melakukan kerja sama dengan industri maupun pemerintah akan memperoleh penghargaan atau insentif.
Begitu pula hasil publikasi dan riset yang dinilai layak mendapatkan apresiasi agar semakin banyak sivitas akademika terdorong meningkatkan produktivitas akademik.
Sementara itu, kandidat nomor urut 02, Dr. Iwan Aflanie, mengakui keberadaan tukin selama ini menjadi penyemangat, khususnya bagi dosen muda.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan tukin sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah karena bersumber dari APBN.
Menurutnya, universitas harus mulai mempersiapkan sumber pendapatan alternatif agar kesejahteraan dosen tetap terjaga apabila kebijakan tukin benar-benar dihentikan pada 2027.
Karena itu, ia menawarkan penguatan berbagai unit usaha kampus melalui optimalisasi aset, peningkatan mutu layanan, rumah sakit pendidikan, perkebunan, hingga jasa asesmen sebagai sumber income generating.
Iwan juga menekankan pentingnya penerapan sistem remunerasi di ULM. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), penerapan remunerasi sebenarnya sudah menjadi agenda yang harus segera diwujudkan.
"Kalau pendapatan universitas meningkat, maka remunerasi bisa diterapkan dan kesejahteraan dosen dapat dipertahankan tanpa bergantung sepenuhnya pada tukin," katanya.
Adapun kandidat nomor urut 03, Prof Ahmad Alim Bachri, lebih menitikberatkan pada optimalisasi aset produktif yang dimiliki universitas.
Ia menilai peningkatan kesejahteraan dosen harus diawali dengan memperkuat sumber pendapatan kampus.
Salah satu gagasan yang ditawarkan ialah pengembangan kawasan perkebunan seluas 1.000 hektare beserta optimalisasi aset lain milik ULM, termasuk kawasan peternakan yang telah berjalan melalui skema kerja sama berbagai pihak.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menggantikan tukin diperkirakan mencapai sekitar Rp170 miliar per tahun.
Karena itu, universitas harus mampu menghasilkan pendapatan sedikitnya Rp200 miliar setiap tahun agar kesejahteraan dosen tetap terjaga.
"Tukin merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu perguruan tinggi harus menyiapkan strategi apabila suatu saat kebijakan tersebut berubah. Minimal kesejahteraan dosen bisa dipertahankan pada level yang sama seperti saat menerima tukin," tegasnya.
Di sisi lain, kandidat nomor urut 04, Dr. Rusmansyah, menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola keuangan sebagai fondasi menjaga kesejahteraan sivitas akademika.
Menurutnya, transparansi anggaran harus diperkuat melalui penerapan sistem e-budgeting yang dapat diakses secara terbuka.
Ia berpandangan, keterbukaan tersebut akan membuat seluruh sivitas akademika mengetahui kondisi riil keuangan universitas, sehingga tidak lagi muncul kebingungan ketika suatu program terkendala alasan keterbatasan anggaran.
"Kenapa tidak e-budgeting kita buka? Orang akan tahu uang kita seberapa. Jangan sampai ketika ada program selalu dijawab tidak ada dana, padahal semua tidak tahu kondisi keuangannya," ujarnya.
Rusmansyah juga menilai pembahasan kebijakan anggaran seharusnya lebih banyak melibatkan Senat Universitas maupun fakultas. Menurutnya, selama ini persoalan keuangan kerap menjadi ‘barrier’ yang menghambat munculnya berbagai inovasi di lingkungan kampus.
Karena itu, ia menegaskan pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebab, dana yang dikelola perguruan tinggi merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada seluruh sivitas akademika.
"Kita harus transparan. Dengan e-budgeting, semua orang bisa melihat uang itu digunakan untuk apa. Karena uang itu bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dikelola dengan benar," pungkasnya.
Editor : Arif Subekti