RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BARABAI – Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berpeluang besar menjadi salah satu daerah penerima pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) pada tahun 2026.
Peluang tersebut menguat setelah tim verifikasi dan validasi (verval) lapangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal melakukan peninjauan langsung ke lokasi usulan di HST, Selasa (5/5/2026).
Pemkab HST sendiri mengusulkan dua skenario pembangunan, yakni pembangunan baru SNT di kawasan Desa Banua Jingah dan skenario konsolidasi sekolah eksisting.
Tim Verval Dirjen PAUD Dikdas dan PNFI, Minhajul Ngabidin menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah pusat menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi di seluruh Indonesia.
“Target tahun 2026 ada 100 sekolah, terdiri dari 50 pembangunan sekolah baru dan 50 upgrading sekolah eksisting,” ujarnya usai Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor Pemkab HST di Aula Yuda Lalana Disdik HST, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, lokasi yang diusulkan Pemkab HST dinilai strategis dan memenuhi sejumlah kriteria dasar pembangunan sekolah terintegrasi. “Lokasi yang diusulkan sangat strategis, lahannya memadai, tidak ada kendala, tidak ada potensi longsor, dan aksesnya juga mudah. Namun masih ada beberapa catatan, khususnya terkait luas lahan,” katanya.
Saat ini, lahan yang diusulkan Pemkab HST memiliki luas sekitar tujuh hektare. Sementara untuk pembangunan baru Sekolah Nasional Terintegrasi, pemerintah pusat menetapkan kebutuhan lahan minimal 20 hektare.
Meski demikian, hasil verifikasi sementara menunjukkan HST sudah memperoleh skor 70 poin, sehingga peluang untuk lolos pada tahap pertama dinilai cukup besar.
“Hasil verifikasi kami sudah mencapai skor 70. Artinya tinggal mendorong beberapa catatan dari kami agar HST bisa lolos dibangun Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun pertama,” ungkap Minhajul.
Ia menambahkan, setelah tahapan verifikasi lapangan selesai, hasilnya akan dibahas di tingkat kementerian dan dikomunikasikan kembali dengan Pemerintah Daerah.
“Target penetapan sekitar akhir Juli 2026. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap perencanaan dan pembangunan di tahun yang sama,” jelasnya.
Berdasarkan data paparan Direktorat Sekolah Dasar, terdapat 125 usulan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia untuk program tersebut, sementara kuota pembangunan tahun 2026 hanya 100 sekolah.
Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, hanya dua daerah yang menjalani verifikasi dan validasi tahap pertama, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala.
Sementara itu, Sekretaris Daerah HST, Muhammad Yani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan lahan demi mendukung pembangunan sekolah terintegrasi tersebut.
“Tentu kami berkomitmen mempersiapkan lahannya. Kami juga berterima kasih kepada Kemdikdasmen yang sudah melakukan verifikasi lapangan di Kabupaten HST,” pungkasnya.
Editor : Fauzan Ridhani