MARTAPURA - Pemkab Banjar mulai tancap gas menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satu langkah strategisnya dibahas dalam audiensi bersama para guru madrasah, Kamis (10/7) kemarin.
Dalam pertemuan itu, pemkab menegaskan pentingnya integrasi pendidikan diniah ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai solusi jangka panjang.
Kepala Dinas Pendidikan Banjar, Liana Penny menyebut bahwa banyak anak di Kabupaten Banjar yang sebetulnya aktif belajar di madrasah diniah saat ini. Namun, tak terdata dalam sistem pendidikan formal.
“Pendidikan diniah belum masuk kategori pendidikan formal, sehingga peserta didiknya tidak masuk dalam pendataan resmi seperti Dapodik,” ujarnya, Jumat (11/7).
Diketahui sebelumnya, pendidikan diniah lebih menekankan pembelajaran keagamaan seperti fikih, akidah, dan Al-Qur’an. Biasanya diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga keagamaan secara nonformal.
Sementara pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang seperti SD, SMP, dan SMA yang diakui oleh negara serta tercatat dalam sistem nasional. “Karena beda jalur, maka yang belajar di diniah dianggap ATS dalam data nasional. Padahal mereka aktif belajar,” tegas Liana.
Sebagai jalan tengah, Pemkab Banjar kini mendorong peserta diniah agar juga mengikuti pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, B, atau C. Langkah ini mendapat sambutan positif. “Begitu kami buka pendaftaran, responsnya luar biasa dan langsung banyak yang mendaftar. Ini bukti bahwa masyarakat sebenarnya antusias belajar,” jelasnya.
Masalah angka ATS ini turut memengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator rata-rata lama sekolah. Karena itu, pendataan yang akurat dan inklusif menjadi krusial.
Liana berharap lembaga-lembaga diniah bisa bersinergi lebih erat dengan pemkab agar keberadaannya juga tercatat resmi. “Dengan masuk sistem, kontribusi mereka bisa dihitung dalam pembangunan pendidikan daerah,” harapnya.
Hal senada sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Pusat Jaringan Penggerak Literasi Nasional (PJCN), Gusti Surya. Ia menilai pendidikan diniah perlu mendapat pengakuan administratif agar bisa menjadi bagian dari solusi sistemik terhadap masalah ATS.
“Kami bukan ingin meresmikan diniah jadi sekolah formal, tapi mendorong agar pembelajaran mereka punya jalur pengakuan. Pemerintah harus jadi jembatan,” tegasnya.
PJCN juga siap mendampingi pemda dalam pemetaan dan pengintegrasian lembaga pendidikan nonformal, termasuk madrasah diniah, ke dalam sistem nasional.
“Pendidikan berbasis nilai keagamaan seperti di madrasah diniah harus diperkuat. Pesertanya juga punya hak yang sama untuk diakui sebagai pelajar dalam sistem nasional,” pungkasnya
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief