Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF)
FISIP Universitas Airlangga
Tidak ada yang keliru ketika pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 sebesar 6 persen. Ketika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai angka yang tinggi, dampaknya tentu akan meningkatkan peluang mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Tetapi, mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa didukung fondasi ekonomi yang kuat, sesungguhnya akan berisiko memperbesar tekanan terhadap keberlanjutan fiskal jika pencapaiannya masih bergantung pada belanja pemerintah. Di tengah keseimbangan primer yang masih defisit, dilema yang dihadapi pemerintah adalah pilihan antara mengefisienkan belanja negara atau mempertahankan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang kondisi fiskal aman, sebetulnya tidak menjadi masalah memanfaatkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membelanjakan dana yang ada untuk membiayai ketersediaan fasilitas publik. Tetapi, lain soal bila kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Beban bunga utang yang terus bertambah, niscaya menjadi beban tersendiri yang menekan fiskal kita. Ketika keseimbangan primer dipaksa untuk positif di tengah kewajiban membayar bunga utang yang sangat besar, struktur APBN sebenarnya sedang mengalami tekanan hebat.
Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sektor produktif—seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan— mau tidak mau harus dipangkas atau ditahan demi mengejar target defisit dan menjaga rasio keseimbangan primer tetap aman. Di sinilah ancaman itu bermula, yaitu sejauhmana upaya membangun kesehatan fiskal jangka pendek tanpa harus mengorbankan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada titik ini, pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih mendalam adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan keberlanjutan fiskal tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Mungkinkah APBN tetap dapat diandalkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan tanpa berisiko mengalami defisit?
Keseimbangan Primer
Belajar dari pengalaman, untuk menjamin keseimbangan primer dapat surplus, mungkin bisa mengandalkan dari penerimaan negara karena hal itu memerlukan proses lama dan inkremental. Ketika penerimaan pajak masih seret dan jauh dari target, maka upaya untuk menjamin keberlanjutan fiskal akan menghadapi masalah.
Secara teoritis, keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Defisit keseimbangan primer berarti pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang sehingga pemerintah masih perlu menambah pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut. Seperti dikatakan Dinca et al. (2010), keseimbangan fiskal adalah perbedaan antara pendapatan anggaran (budget revenues) dan pengeluaran (expenditures) yang dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jadi, keseimbangan fiskal adalah selisih antara pendapatan (revenues) dan pengeluaran (expenditures) pemerintah. Definisi ini menunjukkan sejauh mana pengeluaran pemerintah pada tahun berjalan dapat dibiayai oleh pendapatan yang dikumpulkan pada tahun yang sama. Ketika surplus, pendapatan negara mampu menutup belanja tersebut. Sebaliknya, kondisi defisit menunjukkan penerimaan belum cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang sehingga pemerintah masih membutuhkan pembiayaan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan keseimbangan primer defisit Rp 20,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan penerimaan negara belum mencukupi untuk menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Padahal, berbagai pos pengeluaran pemerintah dari APBN, selama ini yang berperan dalam penopang pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah berkeinginan APBN kita surplus, maka konsekuensinya selain harus dilakukan efisiensi belanja pemerintah, yang tak kalah penting pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Inilah dilema yang kini sedang dihadapi pemerintah.
Pengeluaran pemerintah dalam periode dua tahun terakhir harus diakui berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi dalam aset tetap. Untuk itu, sekadar mengandalkan efisiensi dalam penggunaan dana APBN untuk mencegah terjadinya defisit fiskal yang makin lebar, tentu ada konsekuensinya. Situasi problematik yang kini dihadapi pemerintah adalah pengurangan belanja dapat membantu memperbaiki keseimbangan primer, tetapi berpotensi mengurangi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila belanja terus diandalkan untuk mencapai target pertumbuhan, perbaikan keseimbangan primer berisiko semakin sulit dilakukan.
Keberlanjutan Fiskal
Menghadapi situasi dilematis seperti di atas, persoalan utama yang tengah dihadapi Indonesia bukan semata-mata realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tetapi lebih pada konsekuensi apa yang harus ditanggung jika target tersebut dicapai dengan hanya mengandalkan pada belanja pemerintah.
Selama ini, kita tahu bahwa keseimbangan primer Indonesia umumnya defisit. Upaya untuk mendongkrak penerimaan negara melalui pajak dan sumber-sumber lain, harus diakui bukan hal yang mudah. Untuk menjamin keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), yang dibutuhkan tentu bukan hanya mengandalkan utang yang terus naik dari waktu ke waktu. Secara sederhana, keberlanjutan fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan pendapatan dan belanja saat ini tanpa mengarah pada akumulasi utang yang tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat memicu gagal bayar (default) atau krisis moneter.
Menjaga keberlanjutan fiskal tidak harus dengan cara pemerintah menerapkan langkah hemat ekstrem (austerity) yang dampaknya kemudian mencekik pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah konsolidasi fiskal yang cerdas, adil, dan terukur. Langkah ini bertumpu pada dua sisi mata uang APBN: optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
Di sisi penerimaan, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan wajib pajak yang itu-itu saja. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi data kependudukan dengan data perpajakan menjadi harga mati untuk menutup celah kebocoran fiskal. Sementara di sisi belanja, keberanian politik (political will) diuji. Subsidi energi yang bersifat universal, misalnya, secara empiris lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Mengalihkan subsidi komoditas menjadi bantuan sosial tunai yang menyasar langsung nama dan alamat (by name by address) warga miskin adalah langkah wajib untuk menyelamatkan ruang fiskal sekaligus menjaga keadilan sosial.
Ke depan, pemerintah perlu menyadari pembedaan tegas antara investasi fiskal dan konsumsi fiskal. Utang bukan selalu harus dihindari. Utang yang digunakan untuk membiayai proyek produktif—seperti konektivitas logistik, pelabuhan, energi terbarukan, dan peningkatan kualitas manusia— pada dasarnya akan membayar dirinya sendiri di masa depan melalui peningkatan produktivitas nasional dan produk domestik bruto. Sebaliknya, utang yang habis untuk membiayai belanja pegawai yang membengkak, pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang tidak mendesak, atau proyek mercusuar tanpa studi kelayakan yang matang adalah jalur cepat menuju kebangkrutan fiskal.
Kesehatan fiskal sebuah negara tidak boleh diukur secara parsial hanya dari positif atau negatifnya angka keseimbangan primer. Fiskal yang sehat adalah fiskal yang mampu menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasinya secara optimal. APBN adalah instrumen kesejahteraan, bukan sekadar sumber pendanaan. Ketika indikator keseimbangan primer mulai mengancam kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya dan membangun ekonominya, saat itulah kita harus berani merombak arah kebijakan sebelum bom waktu itu benar-benar meledak. Bagaimana pendapat anda? (*)