Oleh: Lailatul Muniroh
Dosen Departemen Gizi
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Karhutla di Kalimantan Selatan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa krisis ekologis belum berakhir. Hingga 7 Oktober, BPBD Kalsel mencatat 4.492 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 26.010,08 hektare. Sebanyak 37.265 titik panas juga tercatat dalam laporan tersebut. Sementara itu, pada 12 Oktober pukul 08.00 WITA, BMKG mencatat konsentrasi PM2.5 di Banjarbaru sebesar 158,4 µg/m³, masuk kategori sangat tidak sehat. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap, tetapi ancaman terhadap kesehatan dan penghidupan masyarakat Banua.
Namun, ada persoalan yang kerap luput dari perhatian: dampak karhutla terhadap ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak. Anak usia sekolah membutuhkan asupan makanan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar. Pemenuhannya bergantung pada ketersediaan pangan, daya beli keluarga, dan lingkungan yang sehat.
Karhutla berpotensi mengganggu ketiganya. Kerusakan lahan pertanian dan distribusi pangan dapat memengaruhi pasokan, sedangkan gangguan penghidupan dan kenaikan biaya distribusi berpotensi mempersempit daya beli keluarga. Ketika anggaran rumah tangga terbatas, pangan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan berisiko dikurangi. Pada saat yang sama, paparan asap dapat memicu gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas anak. Jika kondisi tersebut berlangsung bersama asupan yang tidak memadai, kerentanan terhadap masalah gizi dapat meningkat. Ini merupakan jalur risiko yang perlu diwaspadai, bukan klaim bahwa karhutla telah terbukti menyebabkan penurunan status gizi anak di Kalsel.
Kondisi kering yang melingkupi wilayah ini memperbesar kekhawatiran. BMKG melaporkan bahwa pada 1–10 Oktober 2026, seluruh wilayah Kalimantan Selatan mengalami curah hujan kategori rendah, sementara 99,97% wilayah memiliki sifat hujan di bawah normal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan mengganggu ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat maupun pertanian.
Ketika Lahan Kehilangan Fungsi Ekologis
Karhutla menahun tidak cukup dijelaskan sebagai akibat cuaca kering atau kelalaian individu. Persoalan ini juga perlu dikaji dalam kaitannya dengan tata kelola lahan dan pola pemanfaatan sumber daya alam. Pada ekosistem gambut, pengeringan melalui kanal dapat mengganggu tata air dan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran.
Ketika kepentingan ekonomi lebih dominan daripada perlindungan fungsi ekologis, masyarakat luas berisiko menanggung biaya kerusakan. Kualitas udara memburuk, aktivitas ekonomi terganggu, dan akses pangan dapat tertekan. Anak-anak yang tidak memiliki kendali atas kebijakan pengelolaan lahan justru ikut menanggung konsekuensinya.
Karena itu, penanganan yang hanya mengandalkan pemadaman, pembagian masker, atau bantuan sesaat tidak memadai. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga tidak boleh menggantikan kewajiban negara memastikan tata kelola lahan yang adil dan berkelanjutan. Bantuan diperlukan, tetapi akar persoalan harus dibenahi.
Fikih Ekologi dan Tanggung Jawab Negara
Fikih ekologi (fiqh al-bi'ah) memberikan landasan etis untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia menjaga kehidupan. Alam bukan semata-mata komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.
Pertama, tata kelola kepemilikan sumber daya alam perlu ditinjau berdasarkan kepentingan publik. Prinsip kepemilikan umum (milkiyah ammah) dapat menjadi landasan untuk membahas pengelolaan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara harus memastikan bahwa pemanfaatan lahan tidak mengorbankan masyarakat atau merusak fungsi ekologis, dengan tetap mempertimbangkan status hukum setiap sumber daya.
Kedua, pemulihan lingkungan harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan. Lahan terdegradasi tidak boleh otomatis dibuka untuk pertanian tanpa kajian ekologis. Kawasan gambut yang perlu dilindungi harus dipulihkan tata airnya, sedangkan lahan yang sesuai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produksi pangan lokal dan penghidupan petani. Konsep ihyaul mawat, atau menghidupkan tanah mati, dapat menjadi salah satu rujukan, tetapi bukan pembenaran untuk membuka seluruh lahan tidak produktif tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat.
Ketiga, negara harus menjalankan fungsi raa'in, yakni pengurus urusan rakyat. Pencegahan karhutla, restorasi gambut, pengawasan kegiatan usaha, dan penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut. Negara juga perlu memastikan keluarga terdampak tetap memiliki akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan perlindungan dari polusi udara. Semua itu memerlukan perencanaan dan pembiayaan publik yang memadai serta akuntabel.
Pada akhirnya, menyelamatkan generasi Banua tidak cukup dilakukan dengan memadamkan api setiap musim kemarau. Kita perlu membenahi tata kelola lahan sekaligus melindungi ketahanan pangan dan kesehatan anak. Sebab, generasi yang sehat tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga lingkungan yang memungkinkan mereka tumbuh dan belajar dengan baik.
Tanpa perubahan mendasar, kabut asap akan terus berulang dan masyarakat kembali menanggung dampaknya. Sudah saatnya pengelolaan bumi Kalimantan diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan ketauhidan, agar perlindungan lingkungan menjadi fondasi bagi ketahanan pangan dan kualitas gizi generasi masa depan. (*)
Editor : Arief M