Sejarah yang Terulang, Fase Titik Balik Ketiga

Toto Fachrudin • Dipublikasikan Senin, 5 Oktober 2026 | 09:38 WIB
Toto Fachrudin, Wakil Direktur Radar Banjarmasin
Toto Fachrudin, Wakil Direktur Radar Banjarmasin

 Oleh: Toto Fachrudin
Wakil Direktur Radar Banjarmasin

Pada akhirnya, entah kapan waktunya, kita akan melihat bangsa ini mengalami fase de javu.

Indonesia saat ini, dulunya adalah Nusantara yang dikenal sebagai teritori Kerajaan Majapahit, Singosari, Sriwijaya, Kutai, Tarumanegara, Samudera Pasai, Ternate hingga Tidore.

Kerajaan ini terpisah oleh batas wilayah antarpulau. Setiap kerajaan punya identitas bercirikan  keyakinan agama,  kebudayaan, dan model pemerintahan. Seperti peradaban dunia lainnya di masa itu, satu sama lain berusaha untuk menjaga dan memperluas wilayah teritori kerajaan.

Konflik dan ekspansi antar-kerajaan menjadi catatan sejarah yang bisa ditemukan dalam berbagai artefak dan syair. Hingga satu per satu kerajaan ini lenyap karena keserakahan, perang, sampai kolonialisme bangsa lain.

Sayangnya, Kerajaan Nusantara belum mengenal Bhinneka Tunggal Ika, sehingga gerakan perlawanan terhadap kolonialisme masih parsial dan sporadik.

Itulah cikal bakal Indonesia, berawal dari beragam kerajaan di seluruh wilayah Nusantara, sampai akhirnya disatukan oleh semangat perlawanan.

Pada fase awal perjalanan terbentuknya Indonesia, dimulai dari Proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah dua kali mengalami titik balik.

Fase pertama terjadi dalam tragedi sejarah tahun 1965. Jutaan rakyat menjadi korban dalam konflik ideologi politik. Arah politik Indonesia putar haluan 180 derajat, dari negara revolusioner anti kolonialis menjadi demokrasi pro kapitalis.

Tiga dekade kemudian, tepatnya 1998, Indonesia mengalami titik balik kedua. Model kepemimpinan demokrasi terpusat tak mampu lagi menahan tekanan publik yang menginginkan perubahan.

Reformasi 98 menjadi awal reorganisasi model kepartaian dan sistem pemilihan langsung. Dalam perjalanannya, reformasi banyak mengalami dinamika politik.

Partai pemenang pemilu seolah seperti arisan menunggu giliran untuk memimpin dan mengendalikan arah kebijakan negara. Namun, semuanya tak jauh berbeda, seperti ganti pemain cadangan yang performanya justru semakin menurun.

Sementara penonton semakin kecewa dan sakit hati menyaksikan perlombaan politik yang semakin jauh dari semangat sportivitas. Rakyat seolah hanya penonton yang cuma bisa berharap tanpa punya hak lebih untuk mendapatkan permainan sportif.

Tapi ini bukan soal permainan. Ini soal negara. Bercermin dari tragedi sejarah 65 hingga gerakan reformasi 98, maka interval waktu fase ketiga akan terjadi pada tahun 2031.

Itu artinya lima tahun dari sekarang, Indonesia sangat mungkin mengalami fase titik balik ketiga. Entah seperti apa bentuk dan akhir dari titik balik ketiga nanti.

Sejarah peradaban bangsa selalu membuktikan bahwa perubahan yang revolusioner menelan banyak korban. Tak hanya jiwa manusia, tapi juga kerusakan dan kehancuran sistem yang telah mapan.

Tapi itulah awal titik balik peradaban baru, membawa perubahan yang boleh jadi lebih baik atau sebaliknya semakin terpuruk. Tanpa bermaksud menakuti, tapi setidaknya generasi kita perlu bersiap dengan segala kemungkinan, bahkan yang terburuk sekalipun.

Karena bukan tidak mungkin, NKRI kembali ke model Nusantara, dengan sistem politik yang lebih modern seperti federal. Prosesnya bisa jadi melalui konsensus nasional, atau bisa jadi melalui revolusi.

Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada tahun 2031 nanti. Satu hal yang pasti, kita bisa belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik, atau sebaliknya menjadi lebih terpuruk. (*)

Editor : Arief M
ruang jeda