Oleh: Syaifullah, M.Pd
Dosen FKIP Bahasa Indonesia ULM
Ada kabar baik bagi para dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Bagi sebagian dosen, regulasi ini bukan sekadar lembaran negara. Ia adalah jawaban atas penantian panjang, karier yang penuh tanda tanya, dan pengabdian yang membutuhkan kepastian. Namun, kegembiraan itu perlu diletakkan secara proporsional. PP Nomor 26 Tahun 2026 membuka jalan bagi PPPK Dosen untuk mengikuti pengadaan khusus PNS Dosen, bukan otomatis mengubah seluruh PPPK Dosen menjadi PNS.
Ada kriteria, persyaratan, verifikasi, dan seleksi yang harus dilalui. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan jalan yang sudah dibuka itu benar-benar terang, adil, transparan, dan tidak berliku-liku.
Bukan Sekadar Status Kepegawaian
Perdebatan tentang PPPK dan PNS sering berhenti pada persoalan status. Padahal, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana negara menjamin keberlanjutan profesi dosen.
PP Nomor 26 Tahun 2026 menyebut dosen sebagai tenaga profesional dan ilmuwan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Regulasi ini juga mengakui kekurangan formasi dosen yang signifikan di perguruan tinggi negeri, yang berdampak pada rasio dosen dan mahasiswa, pemenuhan standar pendidikan tinggi, serta akreditasi program studi.
Dosen bukan pekerja yang sekadar datang ke kampus, mengajar, lalu pulang. Dosen membangun pengetahuan, membimbing mahasiswa, meneliti, menulis publikasi ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan kurikulum, dan menjaga mutu institusi. Karena itu, kepastian karier berpengaruh pada kualitas perguruan tinggi. Penjelasan PP bahkan menyebut ketidakpastian status berpotensi mengganggu stabilitas karier serta memengaruhi motivasi, produktivitas, dan loyalitas dosen.
Mengakhiri Masa Tunggu
Banyak dosen PPPK telah melalui proses panjang sebelum diangkat. Mereka direkrut melalui seleksi berbasis kompetensi dan kualifikasi sehingga, menurut PP, pada prinsipnya telah memenuhi standar kompetensi jabatan dosen ASN. Pengadaan khusus PNS Dosen dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap pengabdian tersebut.
PP mengatur bahwa PPPK Dosen yang diangkat sampai dengan tahun 2025 dapat mengikuti pengadaan khusus sepanjang memenuhi persyaratan. Di antaranya memiliki keputusan pengangkatan sebagai PPPK Dosen, memenuhi ketentuan usia, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan peraturan. Harapan boleh setinggi langit, tetapi prosedur tetap harus berpijak di bumi.
Jalan Terang Tidak Boleh Menjadi Jalan Berliku
Kebijakan yang baik dapat kehilangan makna apabila pelaksanaannya tidak sederhana, transparan, atau menimbulkan tafsir berbeda. PP telah menetapkan tahapan pengadaan khusus, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pengangkatan.
Pelaksanaan baru dapat dilakukan setelah kebutuhan jabatan PNS Dosen ditetapkan kementerian yang berwenang berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian. Karena itu, dosen PPPK membutuhkan kepastian jadwal, perguruan tinggi membutuhkan kepastian formasi, dan pejabat kepegawaian membutuhkan petunjuk teknis yang tidak multitafsir. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan memberi kepastian justru melahirkan ketidakpastian baru karena terlalu lama menunggu aturan pelaksana.
Merit Harus Menjadi Fondasi
Pengangkatan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan masa pengabdian atau status PPPK. Penjelasan PP menegaskan bahwa kebijakan dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, objektivitas, transparansi, dan prinsip nondiskriminasi.
PP mengatur seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Seleksi kompetensi menggunakan sistem berbasis komputer. Peserta perlu mengetahui apa yang dinilai, bobot penilaian, penguji, dan standar kelulusan. Pedoman pengadaan juga harus memuat persyaratan, jenis tes, substansi yang dinilai, kompetensi penguji, bobot penilaian, serta sifat tes secara sederhana dan mudah diakses.
Jangan Lupakan Perguruan Tinggi
Pengadaan khusus semestinya tidak berhenti pada perubahan status kepegawaian. Setelah dosen memperoleh kepastian, perguruan tinggi harus memiliki strategi pengembangan karier yang lebih kuat. Dosen perlu didorong meningkatkan jabatan akademik, menghasilkan penelitian bermutu, memperbanyak publikasi, memperkuat pengabdian masyarakat, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta membangun jejaring akademik.
Status PNS bukan garis akhir, melainkan garis awal untuk bekerja lebih baik. Kepastian status harus diikuti tanggung jawab yang semakin besar. Jika negara telah memberikan kepastian, dosen harus membalasnya dengan kinerja. Mahasiswa harus memperoleh pembelajaran yang semakin berkualitas, penelitian semakin produktif dan berdampak, serta pengabdian semakin dekat dengan persoalan masyarakat.
Harapan untuk Indonesia Emas
Indonesia menuju 2045 membutuhkan perguruan tinggi yang kuat. Perguruan tinggi yang kuat membutuhkan dosen kompeten. Dan dosen kompeten membutuhkan sistem karier yang memberikan kepastian sekaligus menuntut kinerja. PP Nomor 26 Tahun 2026 dapat menjadi salah satu fondasi menuju ke sana, tetapi fondasi tidak berarti jika bangunannya tidak dibangun dengan baik.
Pemerintah perlu memastikan implementasi yang transparan. Perguruan tinggi perlu memetakan kebutuhan dan menyiapkan pengembangan karier. Dosen PPPK perlu mempersiapkan kompetensi terbaik, sedangkan masyarakat perlu mengawasi agar proses berjalan sesuai prinsip merit.
Menjadi PNS Dosen bukanlah hadiah, melainkan amanah. Negara tidak hanya membutuhkan lebih banyak dosen berstatus PNS, tetapi dosen yang lebih produktif, profesional, berintegritas, dan dekat dengan persoalan masyarakat. Apalagi, PP menyatakan pengadaan khusus PNS Dosen dilaksanakan satu kali. Momentum ini jangan disia-siakan.
Bagi para PPPK Dosen, jalan menuju kepastian kini semakin terang. Bagi pemerintah, pekerjaan berikutnya adalah memastikan jalan itu dapat dilalui secara adil. Bagi perguruan tinggi, tantangannya ialah mengubah kepastian status menjadi kekuatan institusi. Dan bagi dosen, inilah saatnya membuktikan bahwa kepastian karier berbanding lurus dengan peningkatan pengabdian.
Kita patut menyambut kabar ini dengan optimisme. Namun, cahaya itu jangan berhenti menerangi ruang dosen. Ia harus menerangi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pusat penelitian, masyarakat, dan terutama masa depan mahasiswa. Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan bukanlah berapa banyak orang yang berubah status kepegawaiannya, melainkan seberapa besar perubahan itu meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)
Editor : Arief M